Indonesia menegaskan komitmen memperjuangkan pemerataan akses internet, pelindungan anak di ruang digital, dan keamanan identitas pengguna dalam forum ITU 2026 di Doha, Qatar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur konektivitas, percepatan teknologi 5G, penguatan regulasi digital, serta kerja sama internasional untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh.
Program TMMD Reguler ke-130 Kodim 0736Batang berhasil meningkatkan kualitas hunian warga melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Salah satu penerima manfaat, Sriati, kini dapat menikmati rumah yang lebih kokoh, aman, dan nyaman bersama keluarganya. Program ini sekaligus menjadi wujud kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong.
Program TMMD Reguler ke-130 Kodim 0736Batang berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tembus Desa Sembung menuju KITB sepanjang 1.700 meter tepat waktu. Infrastruktur tersebut memangkas waktu tempuh warga dari semula 30 menit menjadi 510 menit, memperlancar aktivitas ekonomi, memudahkan akses karyawan menuju kawasan industri, serta meningkatkan konektivitas wilayah.
Peringatan HKN Ke-62 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengapresiasi prestasi Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan nasional sekaligus mendorong tenaga kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah, humanis, dan penuh kepedulian. Peringatan ini juga diisi dengan kegiatan sosial berupa khitanan massal, donor darah, dan bakti sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Upaya Diskominfo Kabupaten Batang memperkuat penyelenggaraan informasi geospasial melalui konsultasi dan koordinasi dengan BIG, khususnya dalam penyesuaian regulasi daerah, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan Geoportal guna mewujudkan pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Batang kembali meraih status Universal Health Coverage (UHC) mulai 10 November 2026, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit dengan jaminan pembiayaan sesuai ketentuan JKN. Pemerintah daerah membantu pembayaran iuran bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil 15, sementara masyarakat mampu diimbau menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri.
Pemerintah Kabupaten Batang tengah memetakan solusi penanganan Sungai Kalikuto di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, yang berulang kali jebol akibat banjir bandang. Pembangunan tanggul permanen membutuhkan anggaran sekitar Rp600 juta hingga Rp1 miliar, melebihi kemampuan keuangan desa. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mendorong pemetaan kewenangan dan optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pengairan serta melindungi permukiman dan lahan pertanian warga.
Pemkab Batang menargetkan angka kemiskinan turun dari 7,68 persen menjadi 6 persen pada 2029. Wakil Bupati Suyono mendorong penanganan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, CSR perusahaan, pendataan warga kurang mampu, penyerapan tenaga kerja di kawasan industri, hingga penanganan rumah tidak layak huni.
Kemenhaj Batang meminta KBIHU mengoptimalkan praktik bimbingan manasik haji mulai Desember 2026 hingga Januari 2027 untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, dan pemahaman jemaah calon haji 2027. Dengan pembekalan yang lebih intensif, sebanyak 760 calon jemaah haji yang terdata diharapkan mampu menjalankan rangkaian ibadah haji secara mandiri di Tanah Suci.
Pemkab Batang menyiapkan pemasangan sekitar 7.0009.300 titik PJU melalui skema KPBU untuk meningkatkan pemerataan penerangan jalan. Pemasangan dilakukan bertahap dengan melibatkan pemerintah desa dalam menentukan prioritas, terutama ruas jalan yang ramai aktivitas dan rawan tindak kejahatan pada malam hari.
Penanaman mangrove di kawasan Denasri, Kabupaten Batang, menunjukkan hasil positif dengan tingkat kehidupan mencapai sekitar 75 persen. DLH Batang memperkuat program Mageri Segoro melalui kolaborasi dengan perusahaan, dukungan CSR, dan APBD untuk meningkatkan perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob.
Kepala Desa Sentul meminta kepastian batas wilayah antara tanah warga, kawasan Perhutani, dan aset pemerintah karena ketidakjelasan kewenangan penegasan batas berpotensi menghambat penerbitan sertifikat serta memicu sengketa. Bupati Batang merespons dengan mendorong koordinasi tripartit bersama BPN, pemerintah desa, dan instansi terkait.