Menteri Keuangan Imbau PT. KIW Dalam Pengembangan KITB Libatkan Pemkab Batang
Batang - Pemerintah memberikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp977 miliar dan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp2,25 triliun.
Batang - Pemerintah memberikan
modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) untuk PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp977 miliar dan
PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp2,25 triliun.
“Pemerintah mencairkan
PMN harus bisa dijustifikasi. Dari sisi ekonomi, sosial dan undang-undang BUMN.
Pengajuan proposal harus menyakinkan dan juga diimbangi laporan keuangan juga
yang jelas, apa saja yang akan dicapai menggunakan dana PMN tersebut,” kata
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui usai menghadiri
penandatanganan Letter Of Commitment PMN tahun 2021 kepada PT. KIW dan PT. SMF
di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jumat (11/3/2021).
Ia mengimbau kepada PT.
KIW agar dana PMN senilai Rp977 miliar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan
KIT Batang yang mana PT. KIW sebagai salah satu pemegang saham dengan porsi 30
persen.
“PT. KIW sendiri
memiliki tujuan mencipatakan gambaran sebagai kawasan industri yang menjadi
tujuan investasi yang kompetitif. Dana PMN digunakan untuk membangun fasilitas
jalan raya, infrastruktur, dan menyiapkan zona pengolahan ekspor, zona
logistic, dan zona industry,” jelasnya.
Perlu diketahui, lanjut
dia, PMN salah satu program pemerintah untuk membangun kawasan industri secara
terpadu dan pembangunannya bukan hanya BUMN saja, tetapi semua pihak terkait.
Saya juga senang
Pemerintah Kabupaten Batang mempunyai semangat yang luar biasa karena bisa mempercepat
perijinan tenant-tenant pemodal asing tanpa biaya serupiah pun.
“Maka, pengembangan KIT
Batang juga harus melibatkan Pemkab Batang agar bisa menyerap tenaga kerja
lokalnya, khususnya dari Kabupaten Batang. Apalagi tadi Bupati Batang Wihaji
sudah janji akan menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang
diperlukan,” terangnya.
KIT Batang yang
memasarkan itu para menteri dan bahkan presiden menawarkan insentif fiscal yang
kompetitif. Jadi investasinya bukan hanya PMN senilai Rp977 miliar, tapi harus
jauh dari itu. Sehingga nanti harus dikembalikan dan dibayar sebagai hutang
kepada rakyat pembayar pajak.
“Seperti yang
disampaikan Bupati Batang Wihaji tombo teko, loro lungo, rejeki lancar, utang
lunas. Bisa diartikan tombo teko yaitu pemerintah hadir, loro lungo yaitu
memberikan PMN kepada BUMN, rejeki lancar yaitu BUMN sudah bisa mulai bekerja
karena ada dananya, dan utang lunas yaitu setelah berjalan nanti BUMN harus
mengembalikan kembali dana PMN itu,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)