Dirjen Haji Yakinkan Kerajaan Saudi, Indonesia Siap Berangkatkan Calhaj
Batang - Direktorat Jenderal (Dirjen) Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI berupaya untuk meyakinkan Kerajaan Arab Saudi, bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan yang matang agar Calon jamaah haji (Calhaj) yang sempat tertunda, dapat berangkat ke Tanah Suci, di tahun 2022.
Batang - Direktorat Jenderal (Dirjen) Haji dan Umrah
Kementerian Agama (Kemenag) RI berupaya untuk meyakinkan Kerajaan Arab Saudi,
bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan yang matang agar Calon jamaah haji (Calhaj)
yang sempat tertunda, dapat berangkat ke Tanah Suci, di tahun 2022.
Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI, Khoirizi menyampaikan, pihaknya akan
bernegosiasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, agar memberikan kuota
jamaah haji kepada masyarakat Indonesia.
“Saya berharap kepada seluruh calon jamaah haji,
supaya tidak terombang-ambing oleh pemberitaan yang belum tentu kebenarannya di
media sosial. Tunggu berita resmi dari Pemerintah Pusat, bagaimana teknis
pelaksanaannya, jangan termakan iming-iming dari oknum yang tidak
bertanggungjawab, dengan mengikuti syahwatnya untuk segera berangkat umrah,” katanya,
saat kegiatan Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021
Angkatan XXXV, di Hotel Sendang Sari, Kabupaten Batang, Senin (18/10/2021).
Ia menegaskan, dengan adanya penundaan
pemberangkatan jamaah haji di tahun 2020, maka akan diupayakan supaya dapat
berangkat ke Tanah Suci.
“Ada sedikit perbedaan penundaan, Calhaj tahun 2020
sudah mendapat keputusan kuota sebanyak 221 ribu, tapi untuk tahun 2021 belum
dapat keputusan jumlah kuota, tetapi kami menggunakan asumsi yang jumlahnya
sama dengan tahun 2020,” jelasnya.
Ia memastikan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar
sebagai calon jamaah haji, Kemenag RI tetap membuka kesempatan sepanjang tahun.
“Jeda waktunya tergantung masing-masing provinsi.
Ada yang harus menunggu selama 40 tahun seperti di Sulawesi Selatan dan di
Kabupaten Batang antara 25-30 tahun sedangkan di Malaysia harus menunggu sampai
120 tahun,” terangnya.
Ia membenarkan, kuota yang tersedia tidak dapat
memenuhi keinginan orang berangkat haji, karena fasilitasnya terbatas.
“Selama belum ada renovasi di Arofah, Mina dan
Muzdalifah untuk meningkatkan jumlah jamaah haji, maka jika ingin menambah
kuota, tentu akan membebani jamaah sendiri,” tegasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, MF. Nurhuda Y bersama
anggota dewan selalu mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan diplomasi
kepada Kerajaan Arab Saudi. Namun tentang kepastian keberangkatan haji,
tergantung pada keputusan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Walaupun kita memutuskan ada haji, tapi kalau
Pemerintah Arab Saudi tidak bisa mengadakan haji dari luar negeri, tetap tidak
bisa berangkat,” tegasnya.
Terkait banyaknya berita hoaks seputar
pemberangkatan maupun penundaan ibadah haji, ia menyarankan agar masyarakat
tidak percaya begitu saja.
“Kami sarankan supaya masyarakat lebih percaya
kepada Kemenag RI. Ikuti terus perkembangan informasi haji dari sumber yang
berwenang dan teruslah berdoa supaya Covid-19 segera hilang, sehingga ibadah
haji bisa dilaksanakan,” imbaunya.
Sementara, Kepala Kantor Kemenag Batang, M. Aqsho
menambahkan, sebanyak 719 calon jamaah haji Kabupaten Batang batal berangkat ke
Tanah Suci.
“Pemerintah selalu menyempurnakan pelaksanaan
ibadah haji. Namun karena adanya pandemi, perlu dilakukan penundaan
pemberangkatan demi keselamatan bersama,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)