Belum Meraih UHC Award 2023, Pj Bupati Batang Berikan Tambahan Anggaran Sebesar Rp26,7 Miliar

Batang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Batang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Pasalnya Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN 2024 bisa mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC).

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, mengakui belum menganggarkan coverage BPJS Kesehatan di penetapan APBD 2023. Sehingga belum bisa meraih UHC Award di tahun ini. 

Ia pun berjanji UHC 95 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Batang dapat tercapai di anggaran perubahan tahun 2023.

“Saat ini penetapan APBD 2023 baru dianggarkan Rp26,7 miliar. Nanti di perubahan APBD ada tambah lagi sebesar Rp4 miliar. Sehingga total anggarannya mencapai Rp30,7 miliar,” katanya saat di hubungi melalui gawai, Selasa (14/3/2023).

Dari total anggaran sebesar itu, sudah dikatakan mencapai UHC dengan prosentase 95 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Batang tercover BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Sri Mugirahayu mengatakan, sejumlah pemerintah daerah di eks-Karesidenan Pekalongan segera mengejar ketercapaian Universal Health Coverage (UHC).

Terdekat, pemerintah Kota Pekalongan menargetkan bisa mencapai UHC pada semester I tahun ini. Disusul Pemkab Batang pada semester II. Lalu, untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, mulai dirancang 2024.

“Terdekat adalah Pemkot Pekalongan dengan penduduk berjumlah sekitar 316 ribu penduduk, paling memungkinkan untuk UHC,” jelasnya.

Ia menyebut, ada dua kriteria utama meraih UHC yaitu kepesertaan minimal mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Lalu, tingkat kepesertaan aktif mencapai minimal 75 persen.

“Untuk di wilayah kerja kami, rata-rata di angka 85 persen hingga 86 persen,” tuturnya.

Rincian progres UHC yaitu Kabupaten Pemalang mencapai 85,27 persen Jumlah peserta 1,3 juta orang dari 1,56 juta orang. Peserta aktif 1,023 juta dan peserta non aktif 307,5 ribu. Prosentase peserta aktif 76,89 persen.

“Kabupaten Batang 87,86 persen. Total peserta 726.521 jiwa dari jumlah kependudukan Kabupaten Batang mencapai 828.576. Peserta aktif mencapai 550.747 sedangkan non aktif 175.774 dan prosentase aktif terdaftar 75,81 persen,” terangnya.

Kota Pekalongan mencapai 86,76 persen dengan jumlah peserta 274.974. Dari jumlah penduduk mencapai 316.933. Peserta aktif 230.665 sedangkan non aktif 44.309. Dengan prosentase aktif peserta 83,89 persen.

“Kabupaten Pekalongan mencapai 84,14 persen, dengan total peserta 842.070 dari jumlah penduduk 1.000.810. Peserta aktif mencapai 695.856, peserta non aktif 145.224. Prosentase aktif 82, 64 persen,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)