Gerakan moral ini didukung oleh semua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan elemen masyarakat, yang mendeklarasikannya di hadapan tokoh masyarakat dan orgasniasi masyarakat di Pendopo Kantor Bupati Batang, Kamis (19/9/2019).

Bupati Batang Wihaji mengatakan, Pilkades tanpa money politik merupakan gerakan moral dan bentuk ikhtiar, yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat. 

"Pilkades aman, jujur, adil, bermartabat dan beradab tanpa money politik jangan hanya sekedar deklarasi, tapi benar - benar dilaksanakan yang nantinya bisa menjadi percontohan," ujarnya.

Walaupun yang sudah menyatakan siap dan mendeklarasikan tanpa money politik hanya 29 desa lanjutnya, tapi kami harapkan 176 desa bisa mengikuti tanpa dikotori pemilihan transaksional. 

"Pemkab bersama Kodim 0736/Batang dan Polres Batang telah membentuk tim satgas praktik anti politik dan botoh guna antisipasi dan mengamankan praktik money politik di 29 desa," jelasnya. 

Bupati juga menjanjikan kepada 29 desa yang benar - benar melaksanakan gerakan moral mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp100 juta sampai dengan Rp200 juta. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Maulana Yusup mengatakan, gerakan moral merupakan awal yang bagus untuk merubah tradisi dan pola pikir seluruh elemen yang terlibat pilkades, serta menjadi momentum yang baik bagi calon kepala desa, tentunya harus didukung pula profesionalitas dan netralitas panitia.

"Dengan niatan yang baik serta gerakan moral yang didukung profesional dan netralitas panitia pilkades akan melahirkan Kepala Desa yang berkualitas," ujarnya. 

Ia juga mengingatkan proses pilkades harus dilaksanakan dengan hati - hati, karena bukan tidak mungkin dapat bersinggungan dengan proses hukum. 

"Ketika ada suatu hal melanggar aturan yang terstruktur, sistematis, dan masif terbukti maka bisa tidak dilantik," terangnya. 

Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga menjelaskan bahwa ide gerakan moral merupakan ide dari Dispermades yang didukung penuh Bupati Batang, Polres dan Kodim 0736/Batang yang bertugas menjaga keamanan. 

"Pelaksanaan yang aman, damai, tertib, jujur, adil dan bermartabat tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari masyarakat," imbuhnya. 

Deklarasi pilkades ini juga mengundang semua elemen masyarakat dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

"Pilkades tanpa politik uang merupakan gerakan moral, dan kami akan turunkan tim satgas anti politik uang dan satgas botoh ke 29 desa yang telah berkomitmen dan siap tanpa politik uang," jelas Kapolres. 

Ia juga menambahkan di 29 desa, apabila calon menemukan lawan kami sudah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), bagi calon yang menemukan politik uang tidak boleh menangkap atau menghakimi, cukup melaporkan dan menyerahkan bukti yang kuat. 

"Dengan menyerahkan bukti yang kuat, tim segera memproses praktek money politik bagi 29 desa kita tindak lanjuti, tapi sisanya tidak akan lanjutkan prosesnya,” sambungnya. 

Komandan Kodim 0736/Batang Letkol Kav Henry RJ Napitupulu mengatakan, semua calon dan masyarakat yang akan melaksanakan Pilkades wajib memiliki konsekuensi pada deklarasi damai yang telah ditandatangani. 

"Saya harap dukungan semua elemen masyarakat untuk taat aturan melaksanakan pilkades yang aman damai, jujur, adil, bermartabat dan beradab tanpa money politik," pintanya.

Adapun 29 desa no money politik pilkades serentak tahun 2019 yakni Kecamatan Tersono Desa Pujut, Rejosari Timur, Satriyan, Bioja, Kecamatan Warungasem Desa Masin, Banjiran Kecamatan Gringsing Desa Yosorejo Kecamatan Reban Desa Reban, Sukomangli, Tambakboyo, Pacet, Ngadirejo, Mojotengah, Kalisari Kecamatan Bawang Desa Candirejo, Pangempon, Kecamatan pecalungan Desa Pecalungan, Kecamatan Wonotunggal, Sodong, Kreyo, Kemligi, Silurah, Brokoh, Dringo, Kecamatan Bandar Desa Pesalakan, Kecamatan Blado Bismo, Kecamatan Limpung, Kepuh Kecamatan Subah, Desa Kemiri Barat Desa Mangunharjo, Jatisari. (Humas Batang, Jateng/Edo)