Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Puji Setyowati saat ditemui di Ruang Analitic Diskominfo Kabupaten Batang, Selasa (18/9/2019) mengatakan, sebelum pelaksanaan, perlu dilakukan technical meeting, untuk menjelaskan tata cara uji publik, kepada 20 Badan Publik Desa dan Perangkat Daerah.

“Uji publik merupakan hasil akhir dari evaluasi badan publik tentang keterbukaan informasi publik. Bobot dari penilaian uji publik itu, adalah 40% dari keseluruhan tahapan pemeringkatan,” tuturnya.

Uji publik akan dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu untuk 10 Badan Publik Perangkat Daerah di Ballroom dan untuk 10 Badan Publik Desa di Palgunadi.

Alasan dilakukan di tempat yang berbeda, karena antara Badan Publik Perangkat Daerah dan Desa memiliki inovasi yang berbeda pula.

“Kalau di lingkup desa, lebih kepada inovasi pelayanan terhadap masyarakat yang dikemas dalam bentuk teknologi informasi, sehingga mudah dan cepat diperoleh warga. Dari sisi anggaran, Desa bisa mengelola dananya sendiri, yang didapat dari Dana Desa, dalam memberikan pelayanan masyarakat,” tururnya.

Sedangkan lanjutnya, Badan Publik Perangkat Daerah, cenderung tidak langsung menjurus kepada pelayanannya, karena tiap Organisasi Perangkat Daerah berbeda-beda.

“Ada yang langsung melaksanakan pelayanan dan ada juga yang memberikan pelayanan tapi tidak langsung ke masyarakat,” terangnya.

Untuk anggaran, OPD diperoleh berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sesuai petunjuk pelaksanaan.

Puji menerangkan, tim penilai yang disiapkan pun berbeda. Untuk uji publik Badan Publik Perangkat Daerah terdiri dari unsur pimpinan badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Sekretaris Daerah Nasikhin, Pengawas Keterbukaan Informasi Publik Daerah Amirudin, yang pernah menjabat sebagai Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat dan dari unsur akademisi yaitu Dekan Fakultas Hukum Unikal, Nurul Huda.

Sedangkan tim penilai uji publik terhadap Badan Publik Desa yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan Retno Dwi Irianto, Kabid Penataan Desa Dispermades Provinsi Jawa Tengah Joko Sulistyono dan dari kalangan masyarakat pemerhati keterbukaan informasi publik di desa yaitu jurnalis Radar Pekalongan Saefudin.

“Harapannya adalah dengan dilaksanakannya uji publik, maka akan terpublikasi mana badan publik yang memang benar-benar informatif. Selanjutnya akan dikategorikan dan akan muncul penghargaan terhadap lima OPD dan lima desa, yang diberikan oleh Pemeri tah Kabupaten Batang,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Heri)