Batang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang memberikan kesimpulan tentang penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin (4/7/2022).

Pertanggungjawaban sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah enam tahun berturut-turut mendapatkannya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Nur Untung Slamet mengatakan, bahwa hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dari semua masukan anggota DPRD Kabupaten Batang dapat disimpulkan data-data yang dilaporkan sudah sesuai dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Adapun pelaksanaan APBD 2021 komisi-komisi DPRD Kabupaten Batang berikan beberapa sarannya yakni harus ada evaluasi perbaikan pelaksanaan APBD ke depan,” jelasnya.

Kemudian, badan anggaran ingin mengalokasikan dana hasil cukai dan tembakau memprioritaskan program yang lebih banyak langsung memberikan dampak ke masyarakat seperti pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan, Pemerintah Daerah akhirnya telah menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dengan baik dan sesuai data-data bidang anggaran.

Ke depan ada evaluasi yang saat ini pelaksanaan belum maksimal yang pertama tindaklanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera bekerja.

“Beberapa kekurangan pada pelaksanaan tahun ini untuk selanjutnya hal-hal yang bersifat administrasi maupun teknis tidak terulang kembali,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)