Batang – DPRD Kabupaten Batang akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Bawang.

Ketua DPRD Kabupaten Batang Suudi mengatakan, kejadian tersebut menjadi perhatian serius dan harus menjadi bahan evaluasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Yang pertama tentu keprihatinan kita. Merupakan keprihatinan di Kabupaten Batang. Yang kedua tentu pengawasan terhadap MBG itu diperketat.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan MBG. Karena itu, DPRD Batang berencana melakukan pengawasan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia MBG,” katanya saat ditemui di Ruang Ketua DPRD Batang, Kabupaten Batang, Kamis (1/10/2026).

Suudi menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap SPPG yang berkaitan dengan kasus keracunan di Kecamatan Bawang. Seluruh SPPG di Kabupaten Batang juga akan menjadi sasaran pemantauan DPRD.

“Ada, itu nanti tidak hanya yang disidak yang kemarin keracunan, tetapi SPPG-SPPG lain tentu akan kita sidak. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan standar pengelolaan makanan diterapkan dengan baik di seluruh SPPG,” tegasnya.

DPRD juga ingin memastikan persoalan yang diduga terjadi di salah satu SPPG tidak kembali terjadi di tempat lain. Jangan-jangan ini yang sudah dibenahi SPPG yang sekarang keracunan nanti ada yang lain. Sehingga pengawasan itu akan selalu rutin kita laksanakan untuk SPPG-SPPG yang ada di Kabupaten Batang.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, Pemkab Batang masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab kasus dugaan keracunan MBG. Pemkab juga terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap dapur penyedia makanan.

“Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah terhadap SPPG terkait, termasuk kemungkinan penghentian operasional sementara maupun permanen. Pemerintah daerah menerapkan prinsip zero tolerance terhadap persoalan keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkab Batang memastikan penanganan kesehatan korban tetap menjadi prioritas. Sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan.

“Pemkab juga memberikan bantuan dana pengganti kepada keluarga atau orang tua yang harus menunggu anggota keluarganya menjalani perawatan di rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu keluarga korban selama proses pemulihan sekaligus memastikan penanganan kasus berjalan secara menyeluruh,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)