Desa Kemiri Barat Jadi Peringkat 1 Jawa Tengah Desa Anti Korupsi Oleh KPK
Batang - Para pelaku politik atau politikus di Kabupaten Batang maupun para calon Kepala desa (Kades) harus banyak belajar dari masyarakat Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
Batang - Para pelaku
politik atau politikus di Kabupaten Batang maupun para calon Kepala desa
(Kades) harus banyak belajar dari masyarakat Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah
Kabupaten Batang.
Pasalnya, Desa itu
mampu menghilangkan politik transaksional atau money politik dalam memilih
pemimpinnya.
Desa yang berlokasi di
pesisir Pantai Utara Batang itu juga di tahun 2022 berhasil menjuarai sebagai
Desa anti korupsi tingkat Jawa Tengah. Penilaian itu langsung dilakukan oleh
Tim Komisi Pemerantas Korupsi (KPK) RI.
Keberhasilan Desa
Kemiri Barat pun, mendapat apresiasi
Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi
Rejeki yang disampikan dihadapan Direkrur Koordinasi Supervisi III KPK RI
Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, saat
hadir rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Aula Bupati
Batang, Kabupaten Batang, Rabu (8/3/2023).
Bupati Batang Lani Dwi
Rejeki menyampaikan, alhamdullilah Desa Kimiri Barat menjadi peringkat satu se-Jawa
Tengah dengan nilai 97. Atas keberhasilan Desa Kemiri Barat mendapat predikat
Istimewa.
Lani juga berharap,
prestasi Desa tersebut menjadi inspirasi bagi desa yang lain yang ada di
Kabupaten Batang.
“Saya mohon pak Camat
diluar Desa Kemiri Barat untuk membuat desa anti korupsi. Sehingga semua desa
bisa mencapai desa anti korupsi di Kabupaten Batang,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan,
tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkab Batang dalam
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2022.
“Sampai tanggal 6
Januari 2023 seluruh pejabat ASN
Kabupaten Batang sudah menyampaikan LHKPN sudah 100 persen. Ini menjadi bukti
kepatuhan ASN kita dalam melaksanakan kewajiban,” ungkapnya.
Pj Bupati Batang juga
menyebutkan ada sekitar 6 persen ASN Pemkab Batang yang belum lengkap
melaporkan LHKN.
“Setelah ada verifikasi ada 6%, ASN yang belum
lengkap melampirkan LHKPN. Tapi semuanya sudah kita tindak lanjuti,” ujar dia.
(MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)