Batang - Dalam rangka kesiapan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Batang Pemilu 2024 sudah melakukan pelantikan Panwaslu Kecamatan (Panwascam) pada tanggal 28 Oktober 2022.

Sehingga tahapan sampai berada di konsolidasi yang merupakan bagian dari pencegahan pelanggaran Pemilu 2024 dengan mengundang Forkopimcam karena sebagai pemangku kebijakan setiap Kecamatan di Kabupaten Batang.

“Bahwa konsolidasi pengawasan sebagai tahapan penting yang harus dilalui Bawaslu Batang sebagai upaya pencegahan permasalahan di Pemilu 2024 nanti,” kata Ketua Bawaslu Batang, Mahbrur saat ditemui usai konsolidasi pengawas pemilu 2024 di Hotel Dewi Ratih, Kabupaten Batang, Selasa (8/11/2022).

Tujuannya untuk mempermudah koordinasi dan pengamanan dari pelanggaran yang ada di Pemilu 2024 bisa diatasi. Sehingga nantinya tidak akan terjadi pelanggaran, karena sudah kita antisipasi sejak awal seperti ini.

“Fokus hari ini kita menyampaikan arah kebijakan masing-masing mulai Pemerintah Kabupaten Batang, Polres Batang, dan Kodim 0736 Batang. Intinya disini pemangku kebijakan ini harus netral tidak membela siapapun,” tegasnya.

Sikap netral ini untuk menjadikan contoh bawahannya agar melakukan hal yang sama seperti ASN, Polisi dan TNI.

“Selain itu Bawaslu Batamg sebagai pencegahan kecurangan Pemilu 2024 meminta dukungannya dari Penjabat (Pj) Bupati Batang agar nantinya bisa berjalan lancar dan kondusif di Kabupaten Batang,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan, pada Pemilu 2024 nanti memang Pemkab Batang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan dengan menyiapkan Panwascam di masing-masing Kecamatan.

“Kita sebagai Pemerintah Daerah mendukung penuh semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemilu 2024 yang akan datang,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau, kepada ASN dan tenaga honorer yang bekerja di Pemkab Batang pada Pemilu 2024 harus netral tidak berpihak kemanapun.

“Kita juga sudah melakukan sosialisasi berkali-kali dengan netralitas ASN dan tenaga honorer dan itu sudah ada surat edaran sesuai undang-undang yang berlaku,” terangnya.

Jika nanti ada indikasi ASN dan tenaga honorer yang ternyata ikut salah satu pihak partai politik sudah kita siapkan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan.

Indikasi itu seperti ikut kampanye partai politik dan ikut menjadi anggota partai politik.

Ia berharap, Bawaslu Batang ikut memantau kalau ada ASN, Polisi, TNI dan tenaga honorer Pemerintah Daerah bisa langsung dilaporkan. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)