Batang - Direktorat Jenderal (Dirjen) Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI berupaya untuk meyakinkan Kerajaan Arab Saudi, bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan yang matang agar Calon jamaah haji (Calhaj) yang sempat tertunda, dapat berangkat ke Tanah Suci, di tahun 2022.

Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI, Khoirizi menyampaikan, pihaknya akan bernegosiasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, agar memberikan kuota jamaah haji kepada masyarakat Indonesia.

“Saya berharap kepada seluruh calon jamaah haji, supaya tidak terombang-ambing oleh pemberitaan yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Tunggu berita resmi dari Pemerintah Pusat, bagaimana teknis pelaksanaannya, jangan termakan iming-iming dari oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan mengikuti syahwatnya untuk segera berangkat umrah,” katanya, saat kegiatan Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021 Angkatan XXXV, di Hotel Sendang Sari, Kabupaten Batang, Senin (18/10/2021).

Ia menegaskan, dengan adanya penundaan pemberangkatan jamaah haji di tahun 2020, maka akan diupayakan supaya dapat berangkat ke Tanah Suci.

“Ada sedikit perbedaan penundaan, Calhaj tahun 2020 sudah mendapat keputusan kuota sebanyak 221 ribu, tapi untuk tahun 2021 belum dapat keputusan jumlah kuota, tetapi kami menggunakan asumsi yang jumlahnya sama dengan tahun 2020,” jelasnya.

Ia memastikan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon jamaah haji, Kemenag RI tetap membuka kesempatan sepanjang tahun.

“Jeda waktunya tergantung masing-masing provinsi. Ada yang harus menunggu selama 40 tahun seperti di Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Batang antara 25-30 tahun sedangkan di Malaysia harus menunggu sampai 120 tahun,” terangnya.

Ia membenarkan, kuota yang tersedia tidak dapat memenuhi keinginan orang berangkat haji, karena fasilitasnya terbatas.

“Selama belum ada renovasi di Arofah, Mina dan Muzdalifah untuk meningkatkan jumlah jamaah haji, maka jika ingin menambah kuota, tentu akan membebani jamaah sendiri,” tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, MF. Nurhuda Y bersama anggota dewan selalu mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan diplomasi kepada Kerajaan Arab Saudi. Namun tentang kepastian keberangkatan haji, tergantung pada keputusan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Walaupun kita memutuskan ada haji, tapi kalau Pemerintah Arab Saudi tidak bisa mengadakan haji dari luar negeri, tetap tidak bisa berangkat,” tegasnya.

Terkait banyaknya berita hoaks seputar pemberangkatan maupun penundaan ibadah haji, ia menyarankan agar masyarakat tidak percaya begitu saja.

“Kami sarankan supaya masyarakat lebih percaya kepada Kemenag RI. Ikuti terus perkembangan informasi haji dari sumber yang berwenang dan teruslah berdoa supaya Covid-19 segera hilang, sehingga ibadah haji bisa dilaksanakan,” imbaunya.

Sementara, Kepala Kantor Kemenag Batang, M. Aqsho menambahkan, sebanyak 719 calon jamaah haji Kabupaten Batang batal berangkat ke Tanah Suci.

“Pemerintah selalu menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Namun karena adanya pandemi, perlu dilakukan penundaan pemberangkatan demi keselamatan bersama,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)