Beberapa waktu yang lalu Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan Visitasi dan Verifikasi Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2017 di Kabupaten Batang.  Kini Bupati Batang Wihaji memenuhi undangan dari KI dalam rangka Presentasi Pemeringkatan Badan Publik bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika  (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, Jum’at  (10/11).

Didampingi Sekda Nasikhin, Kepala Diskominfo Jamal Abdul Naser, Kepala Inspektorat Lani Dwi Rejeki, Kepala BPKPAD Asri Hermawan, Kepala Dinkes dr. Hidayah Basbeth dan beberapa OPD lain sebagai PPID Pembantu yang ikut hadir di sana.

Mengawali presentasi, Bupati Wihaji menyampaikan dua hal utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yaitu komitmen Kepala Daerah dan kerja tim yang kuat. Sedapat mungkin di masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Suyono berusaha untuk transparan dan akuntabel menjadi sebuah kebutuhan.

Bupati Wihaji mengatakan Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten dengan tata kelola pemerintahan yang menjadi percontohan menurut KPK, karena memiliki sistem E-Government yang mudah dipelajari. Maka Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia direkomendasikan untuk menimba ilmu tentang E-Planning, E-Budgeting dan masih banyak lagi aplikasi pelayanan publik yang mengharuskan daerah lain belajar ke Kabupaten Batang.

“Salah satu wujud keterbukaan informasi adalah yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu  melaunching aplikasi pelayanan publik terbaru E-Hibah Bansos. Berawal karena sering mengalami masalah mulai dari kurangnya persyaratan hingga pemantauan bantuan sosial di lapangan, sehingga harapannya aplikasi tersebut dapat meminimalisasi tindak kecurangan,” terang Bupati.

Dalam pengembangan sistem informasi berdasarkan teknologi informasi, Pemkab Batang sudah mempunyai 98 sistem aplikasi layanan publik. Program kerja Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Suyono tidak hanya mewujudkan Smart City saja, namun juga Smart Village dalam rangka menjawab tantangan kemajuan zaman.

“Ke depan selaku Pemerintah Daerah kami berkomitmen untuk memfungsikan teknologi sebaik – baiknya dalam melayani masyarakat dengan catatan transparan dan akuntabel,” pungkas Bupati.

Dalam presentasi tersebut hadir tim penilai yang berkompeten di bidangnya, antara lain Tasha Nastiti Sekretaris Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI), Henny S. Widyaningsih Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Dadang Somantri Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. (Heri/MC)