Batang - Bupati Batang merasa geram dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pasalnya pembayaran jaminan BPJS dibayarkan setiap enam bulan sekali. 

Hal ini yang menjadi permasalahan di Pemerintah Kabupaten Batang, karena  harus mencari hutang untuk menutup biaya operasional setiap harinya. 

"Saya ini paling marah dengan BPJS Kesehatan, karena RSUD Batang tidak tutup sudah Alhamdulillah," kata Wihaji saat audensi dengan perwakilan Kepala Desa Se-Kabupaten  Batang di Rumah Dinas Bupati, Minggu (16/2/2020).

Untuk operasional setiap harinya Pemkab harus mencari hutang hingga saat ini sudah mulai mencapai Rp30 miliar, uang tersebut untuk membayari dulu, karena BPJS belum membayar. 

"BPJS kita belum beres, sehingga rata-rata Rumah Sakit yang menjadi korban hampir semua rumah sakit dihutangi, Dan BPJS tidak mau tahu pemkab hutang" jelasnya.

Sedangkan pemkab harus membayari rakyat yang sakit setiap harinya ratusan juta, saat ini pun ada aturan baru, yang dulu diwajibkan bayar tiga persen sekarang naik menjadi 4 persen. 

"Untuk tahun ini karena ada kenaikan 4 persen, maka Pemkab membayar sebagai pembeli jaminan BPJS sebesar Rp800 juta," pungkasnya. 

Ia berharap, kepada Pemerintah pusat agar ada regulasi, sehingga semuanya bisa berjalan. Pemerintah pusat harus mengerti kebatinan Pemerintah Daerah, karena Rumah Sakit butuh operasional dan rakyatnya butuh sehat, sehingga Pemerintah Pusat tidak terbebani. (MC Batang, Jateng, Edo/Jumadi)