Semarang - Bupati Batang Wihaji, untuk kali ketiga mempertahankan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (17/5/2019).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Batang Wihaji yang didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo. 

Menurut Bupati Batang Wihaji, penghargaan WTP merupakan apresiasi pemerintah atas kerja keras semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab dan DPRD, dalam mengelola keuangan dan aset - aset secara transparan dan akuntabel. 

"Ini WTP yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran (TA) 2016, 2017 dan tahun 2018. Ini berkat kerja keras dari seluruh jajaran yang luar biasa, terutama dalam pengelolaan aset," katanya. 

Prestasi resmi opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah lanjutnya, menjadi kebanggaan bersama karena berhasil diraih selama tiga kali berturut – turut, sehingga ke depan penghargaan WTP tidak lagi dirasa sebagai hal baru, tapi kewajaran dan sebuah keharusan di lingkungan Pemkab Batang. 

"Semangat kita membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Undang - Undang No. 23 tahun 2014 dan Undang - Undang No. 17 tahun 2003 tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah," ujarnya. 

Oleh karena itu, catatan penting dari BPK RI segera kita tindaklanjuti karena kita diberi waktu hanya 30 hari. Kita juga mengapresiasi jajaran ASN, DPRD yang selama ini sebagai pelaksana teknis penggunaan keuangan daerah. 

"Kebaikan bersama atas ikhtiar kita dan bimbingan BPK RI, sehingga ke depan bisa mempermudah dalam mempertahankan WTP, karena mempertahankan lebih berat," jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo mengatakan kebanggaannya karena dapat mempertahankan WTP, karena ini merupakan cerminan untuk melakukan sebuah perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

"Niat kami berbenah diri dalam pengelolaan keuangan, dari niat yang baik dan bimbingan dari BPK RI, saya yakin ini kita bisa mempertahankan opini WTP yang berkualitas," ujarnya.

Banyak hal untuk meraih WTP berkualitas lanjutnya, seperti niat, kemauan dan kekompakan untuk berkomitmen membangun Batang yang sebenarnya. 

"Semua itu tidak ada yang sulit, asal kita ikuti regulasi dan ikuti petunjuk dan arahan dari Pihak auditor BPK RI," terangnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batang berhasil meraih dan mempertahankan WTP, namun dari hasil pemeriksaan ada catatan yang harus ditindak lanjuti. 

"Catatan kami terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hampir semua daerah mengalami karena jumlahnya sebenarnya banyak. Maka, perlu ditingkatkan pengelolaan keuangan, aset, dan perlu adanya pelatihan bagi guru," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, ada catatan penting dan harus ditindak lanjuti terkait aset Pasar Bandar untuk segera diselesaikan, adapun catatan lainnya kekurangan volume Rp258 juta, jaminan pelaksanaan yamg tidak bisa terselesaikan yang totalnya Rp510 juta dan denda Rumah Sakit sebesar Rp306 juta juga harus diselesaikan. 

"Yang perlu ditertibkan juga pengelolaan pendapatan air tanah dan pengeloaan pendapatan reklame, karena ini pendapatan asli daerah," terangnya.

Menurutnya, meraih WTP bukan pemberian dari BPK RI, tapi merupakan kerja keras dari Bupati dan DPR serta jajarannya yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai regulasi, sehingga bisa mempertahankan WTP. (Humas Batang, Jateng/Edo)