Batang - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menggagas program Relawan Pemantau Proyek (RPP) sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang.

Melalui program tersebut, masyarakat akan dilibatkan secara langsung untuk mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah agar hasil pembangunan semakin berkualitas dan sesuai dengan perencanaan. Gagasan tersebut disampaikan Bupati saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Rabu (5/8/2026).

Faiz mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batang setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp125 miliar hingga Rp150 miliar untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga fasilitas pengelolaan sampah. Besarnya anggaran tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat.

“Melalui Relawan Pemantau Proyek, kami ingin masyarakat ikut berpartisipasi mengawal pembangunan sehingga hasilnya benar-benar sesuai harapan bersama. Program tersebut lahir sebagai respons atas berbagai masukan dan kritik masyarakat terkait kualitas sejumlah proyek fisik yang telah dibangun. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, relawan nantinya tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan proyek, mulai dari nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, hingga target waktu penyelesaian.

“Kami ingin seluruh proses pembangunan lebih transparan. Relawan akan mengetahui spesifikasi proyek, estimasi waktu pelaksanaan hingga informasi lainnya sehingga dapat membantu mengawasi pekerjaan di lapangan dan mencegah praktik yang tidak sesuai ketentuan,” terangnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap proyek akan diawasi oleh lima orang relawan yang berasal dari wilayah sekitar lokasi pembangunan. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat turut memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan masukan apabila ditemukan kendala di lapangan.

“Kalau proyek berada di Kecamatan Gringsing, maka relawannya juga berasal dari masyarakat Gringsing. Kami ingin pengawasan dilakukan oleh warga yang memahami kondisi daerahnya,” imbuhnya.

Faiz juga menambahkan, biaya operasional para relawan tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan operasional tersebut akan bersumber dari gaji pribadi Bupati sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Melalui program Relawan Pemantau Proyek, Pemkab Batang berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan semakin meningkat. Selain memperkuat transparansi, program ini juga diharapkan mampu menghasilkan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Batang,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)