Bebaskan BPHTB MBR, Pemkab Batang Perketat Aturan Pemecahan PBB Perumahan

Rabu, 05 Agustus 2026 Jumadi Dibaca 394 kali Pelayanan Publik
Bebaskan BPHTB MBR, Pemkab Batang Perketat Aturan Pemecahan PBB Perumahan
Gambar ilustrasi pembayaran taat pajak PBB.
Batang - Membeli rumah di perumahan baru kerap menyisakan cerita klasik yang bikin pusing, rumah sudah dihuni bertahun-tahun, tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tak kunjung terbit atas nama pribadi. Biang keroknya tak lain adalah status PBB yang masih "gelondongan" alias belum dipecah dari induknya oleh pengembang.

Batang - Membeli rumah di perumahan baru kerap menyisakan cerita klasik yang bikin pusing, rumah sudah dihuni bertahun-tahun, tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tak kunjung terbit atas nama pribadi. Biang keroknya tak lain adalah status PBB yang masih "gelondongan" alias belum dipecah dari induknya oleh pengembang.

Memutus rantai masalah administrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang resmi memberlakukan terobosan baru. Kini, pemecahan Objek Pajak PBB langsung mengekor sejak proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diajukan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPKPAD Batang Djiwanti Haryati mengungkapkan, bahwa skema anyar ini sejatinya telah diakselerasi sejak akhir 2025 demi melindungi hak-hak warga.

“Sekarang pada saat proses BPHTB, objek pajaknya langsung kami pecah. Pengalaman perumahan lama masih banyak yang gelondongan sehingga menyulitkan warga,” katanya, saat ditemui di Kantornya, Rabu (5/8/2026).

Lewat pola ini, setiap unit rumah otomatis mengantongi identitas administrasi pajak mandiri sejak transaksi awal. Kepastian tagihan PBB tiap warga menjadi jauh lebih transparan sekaligus memangkas potensi sengketa di masa mendatang.

Benang Kusut Perumahan Lama dan Solusinya

“Langkah preventif BPKPAD Batang ini lahir dari cermin buram kasus perumahan lama. Banyak warga yang keduluan ditinggal kabur atau gulung tikarnya pengembang, sementara PBB induk masih menunggak. Alhasil, warga gigit jari karena SPPT perorangan tertahan,” jelasnya.

BPKPAD menegaskan bahwa pemecahan pajak induk secara regulasi baru ias berjalan apabila seluruh tunggakan masa lalu dibersihkan terlebih dahulu.

Namun, Djiwanti memberi sinyal solusi bagi warga perumahan lama yang terjebak situasi ini: jalan musyawarah. Jika pengembang terbukti lepas tangan, warga dapat bergotong-royong menyelesaikan tunggakan induk tersebut agar BPKPAD ias langsung turun tangan memproses pemecahannya.

Dongkrak Pendapatan Daerah & Karpet Merah Rumah Subsidi

“Di luar rapinya tata kelola administrasi, alih fungsi lahan kosong menjadi kompleks perumahan yang masif jelas memberi angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batang. Adanya fisik bangunan di atas tanah otomatis mendongkrak Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” terangnya.

Meskipun potensi pajak kian mekar, Pemkab Batang bergeming untuk tidak memberatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karpet merah berupa pembebasan biaya BPHTB tetap digelar khusus bagi pembeli rumah subsidi yang memenuhi kriteria.

“Untuk rumah subsidi bagi MBR, BPHTB-nya nihil apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Sedangkan PBB tetap mengikuti ketentuan yang berlaku seperti objek pajak lainnya,” ujar dia.

Meski Nomor Objek Pajak (NOP) untuk perumahan subsidi tak memiliki kode khusus, BPKPAD memastikan seluruh data kawasan dan status kepemilikan sudah terkunci rapat dan akurat di basis data sistem perpajakan daerah. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)

Berita Lainnya

Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
SMPN 7 Batang menggelar kemah Diklat Dewan Penggalang untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, kerja sama, dan jiwa kepemimpinan siswa melalui berbagai kegiatan kepramukaan dan pembelajaran di alam terbuka.
21 Nov 2026 Jumadi 85
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Pemkab Batang menggandeng Biro SDM Mabes Polri untuk mengawal seleksi 545 calon perangkat desa yang memperebutkan 234 formasi. Wabup Suyono menegaskan seleksi berlangsung objektif, transparan, dan bebas intervensi serta mengingatkan peserta agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan.
21 Nov 2026 Jumadi 222
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Kabupaten Batang menjadi pilot project penerapan Assessment Center SDM Mabes Polri dalam seleksi perangkat desa. Metode ini bertujuan menghasilkan aparatur desa yang memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, kemampuan sosial, serta penguasaan teknologi informasi sehingga proses seleksi lebih objektif dan akuntabel.
21 Nov 2026 Jumadi 256
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Pelestarian Tari Babalu diperkuat melalui seminar sejarah, rencana penerbitan buku referensi, dan dorongan memasukkannya sebagai materi muatan lokal di jenjang SD hingga SMA. Langkah ini bertujuan menjaga regenerasi seniman sekaligus mengenalkan sejarah dan nilai perjuangan Babalu kepada generasi muda.
21 Nov 2026 Jumadi 134
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
20 Nov 2026 Jumadi 435
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pemkab Batang mempercepat pembangunan infrastruktur dan menata ruang publik, termasuk kawasan Alun-alun, agar lebih nyaman dan ramah anak serta keluarga. Masyarakat mengapresiasi perubahan tersebut sekaligus berharap pembangunan fisik diimbangi penguatan kepedulian sosial dan kehidupan spiritual.
20 Nov 2026 Jumadi 309