Batang - Langkah baru untuk memperkuat akses pendidikan terus dimatangkan Pemerintah. Dalam pengoperasian Sekolah Rakyat, masyarakat lokal akan mendapat porsi utama. Tenaga pendidik diprioritaskan berasal dari putra daerah setempat, sementara posisi kepala sekolah akan dipercayakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah ini diambil guna memberdayakan potensi sumber daya manusia setempat sekaligus menjamin mutu pembelajaran. Untuk merealisasikannya, pemerintah menggandeng Kementerian PAN-RB serta pemerintah daerah dalam menyaring calon-calon pengajar, khususnya mereka yang memegang lisensi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengungkapkan, bahwa hingga saat ini pihaknya memang belum menerima surat formal terkait kebutuhan pendidik Sekolah Rakyat.

“Kendati demikian, sejumlah pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya secara mandiri telah berinisiatif mendaftarkan diri dalam program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini,” katanya, saat ditemui di Kantornya, Rabu (5/8/2026).

Pada intinya mendukung dan kami siap jika ada permintaan dari pemerintah pusat untuk mengisi tenaga guru di Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengatakan, kalau di Batang, gurunya diprioritaskan dari Batang. Kita bekerja sama dengan Pemda dan MenPAN-RB untuk rekrutmen guru.

“Meski begitu, fleksibilitas tetap diterapkan agar tidak ada mata pelajaran yang kosong. Jika keahlian spesifik tertentu belum bisa dipenuhi oleh pendidik lokal, pintu bagi pengajar dari luar daerah akan dibuka,” jelasnya.

Kalau memang ada mata pelajaran tertentu yang belum tersedia, baru kita ambil dari Semarang atau daerah lain. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)