Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan berlangsung 27 Juni 2018 sudah berjalan pada tahapan � tahapanya, untuk antisipasi terjadinya pelanggaran Panitia Pengawas Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi stakeholder yang berlangsung di Hotel Mandarin Kota Penkalongan Kamis, 9/11.

Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Batang Soeharto mengatakan, rapat koordinasi stakhoder bermaksud untuk memberikan pengatahuan agar Pemerintah, LSM, Partai Politik dan juga Organisasi Masyarakat atau pemangku kepentingan untuk dapat menjalankan peran masing � masing dalam memabantu tugas � tugas pengawasan.

� Pihak Pemerintah, LSM, Parpol dan Ormas kita berikan pemahaman yang bertujuan agar nanti para stakehoder mengatahui kepentingan Panwaslu untuk dapat menjalankan perannya masing � masin, sehingga bisa membantu tugas Panwas.� Kata Soeharto

Ia juga mengatakan bahwa untuk kesiapan Panwas dalam Pilgub Jawa Tengah telah memiliki Panitia Pengawas Kecamatan termasuk juga kesekertariatanya, namun demikan Panwas belum membentuk Paniti Pengawas Lapangan ( PPL ).� Untuk pembentukan PPL di Pilgub Jawa Tengah di Tahun 2018 akan di bentuk di bulan Januari 2018 sesuai dengan tahapan � tahapan Pilkada.� Kata Soeharto

Dalam Pemilihan Gubernur memiliki tantangan yang hampir sama dengan Pemilihan Bupati dalam Pengawasannya, karena semua elemen masyarakat perlu adanya partisipasi aktif dari masyrakat dalam pengawasan, agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, hal ini merujuk pada pengalaman pilkada kemarin di Kabupaten Batang.

� Pengalaman Pilkada kemerin marak politik uang, namun sedikit sekali masyrakat yang aktif melaporkan, hal ini terkendala tentang pasal I tindak pidana politik uangnya yang dimana pemebri uang dan penerima sama � sama bisa di pidanakan, dan dendanya sampai 1 milyar sehingga masyarakat ketakutan untuk melapor.� Jelas Soeharto

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata yang menjadi narasumber mengatakan, Kunci keberhasila dalam pesta demokrasi di Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden adalah adalah kenetralan KPU, Panwaslu dan Pemerintah.

� Kunci sukses pesta demokrasi adalah kenetralan, yang saya nilai agak sulit tercapai karena semu punya kepentingan dan kalau kita tidak jeli bisa ada susupuan yang masuk di kelembagaan tersebut. Untuk itu Pemerintah, seperti ASN, Polisi dan TNI serta lembaga penyelanggara seperti KPU dan Panwaslu harus netral.� Kata Agung Wisnu Barata

Ia juga menyoroti tentang partai politik atau yang di dalamnya pengurus partai dalam memberikan pendidikan politik, agar sesuai dengan etika politik terhadap kadernya untuk lebih dewasa dalam berpolitik, serta peran LSM atau ormas dan media juga sangat penting dalam menjaga demokrasi kita untuk bisa lebih bermartabat. (Edo/Humas/McBatang)