Pj Bupati Batang Usulkan Rp16 Miliar Rencana Pembangunan Prioritas di Kabupaten Batang
Batang - Berbagai usulan prioritas rencana pembangunan di wilayah eks Karisidenan Pekalongan disampaikan Bupati dan Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya usulan dari Penjabat (Pj) Bupati Batang Batang Lani Dwi Rejeki yang menyampaikan tiga usulan prioritas untuk mendukung pariwisata dan ekonomi di wilayah perbatatasan Batang dengan Banjarnegera.
Batang - Berbagai
usulan prioritas rencana pembangunan di wilayah eks Karisidenan Pekalongan
disampaikan Bupati dan Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya
usulan dari Penjabat (Pj) Bupati Batang Batang Lani Dwi Rejeki yang
menyampaikan tiga usulan prioritas untuk
mendukung pariwisata dan ekonomi di wilayah perbatatasan Batang dengan
Banjarnegera.
“Kita mengusulkan
perbaikan Jalan Bandar - Gerlang yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara.
Lalu kedua untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Deles - Pranten dan ketiga
Bendungan yang ada di Kecamatan Tersono,” kata Pj Bupati Batang Batang Lani Dwi
Rejeki saat ditemui di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (15/3/2023).
Ia juga menyebutkan
dari tiga usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Parnowo, total
anggarannya mencapai Rp16 miliar.
Dengan rincian usulannya
untuk Jalan Bandar - Gerlang mencapai Rp9 miliar. Sedangkan PJU jalan Deles
-Pranten rencana anggarannya Rp4 miliar dan untuk pembangunan bendungan di
Tersono mencapai Rp3 miliar.
“Usulan kita memang
untuk pembangunan di wilayah Selatan atau daerah atas Batang. Usulan itu
membawa manfaat daerah sekitar agar ada konektifitas Batang sama Banjarnegara,”
jelasnya.
Usulan itu, lanjut dia,
kalau direalisasikan akan berdampak pada peningkatan ekonomi, karena bendungan
yang diusulkan untuk ketahanan pangan. Sedangkan akses jalan dan PJU untuk
akses ekonomi, pertanian, perkebunan dan
wisata.
Sementara itu, Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa usulan dari berbagai daerah di
wilayah eks Karisidenan Pekalongan. Dan usulan itu juga harus dikerjasamakan
dengan program nasional provinsi, kabupaten dan kota segingga ada harmonisasi.
“Sebenarnya kita
mendorong agar daerah bisa bertahan hidup, bagaimana ekonomi bisa bangkit, dan
apa yang menjadi keunggulan daerah. Tetapi apapun kita juga mesti mendengarkan
suara masyarakat dan setiap daerah ternyata juga punya upaya untuk tumbuh,”
ujar dia.
Kita butuh kerjasama
agar seiring program nasionalnya, provinsinya, kabupatennya, dalam satu garis.
Nah inilah harmonisasi yang perlu ada. Jatuhnya nanti adalah kebijakan itu
butuh dukungan politik anggaran. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)