Dinyatakan OJK Sebagai Perbankkan Sehat, Direktur PT BPR Bapera Minta Tambahan Modal Sebesar Rp5 Mil

Cirebon - Setelah dinyatakan sebagai perbankkan sehat dan efisien oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Bapera) Kabupaten Batang Aji Setya Budi meminta penambahan penyertaan modal Rp5 miliar kepada pemerintah Kabupaten Batang.

Cirebon - Setelah dinyatakan sebagai perbankkan sehat dan efisien oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Bapera) Kabupaten Batang Aji Setya Budi meminta penambahan penyertaan modal Rp5 miliar kepada pemerintah Kabupaten Batang.

Permintaan itu mendasari dari kinerja perbankkan yang ia pimpin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dilihat dari ukuran kemampuan aset perusahaan PT BPR Bapera menghasilkan laba bersih atau Return On Asset (ROA) 1,9%, melampaui standarnya yang ditetapkan OJK yakni  1.5 %. Sedangkan prosentase labanya mencapai 14 %.

“Tahun 2020 awal saya masuk aset Bapera hanya Rp57 miliar, posisi kreditnya Rp45 miliar dan posisi labanya Rp900 juta. Setahun kemudian asetnya tumbuh menjadi Rp75 miliar, kreditnya Rp55 miliar dan labanya mencapai Rp1,1 miliar,” kata Direktur PT BPR Bapera Aji Setya Budi saat Forum Diskusi (FGD) di Hotel Santika Cirebon Jawa Barat, Jumat (10/2/2023) malam.

Sedangkan di tahun 2022  asetnya sudah tumbuh menjadi Rp85 miliar, kreditnya Rp69 miliar dan labanya menjadi Rp1.282 miliar. Bank milik Pemkab Batang dinyatakan sehat oleh OJK di tahun 2022 mengacu pada 8 poin diantaranya permodalan, kualitas, aktiv, produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas (CAMEL).

Namun hanya ada satu yang dinyatakan cukup sehat yakni di menajemen, karena belum adanya direktur operasional dan direktur kepatuhan serta belum adanya komisaris utama.

“Dari awal masuk saya menjabat direktur ada delapan poin, empat poin yang dinyatakan tidak sehat. Namun sekarang sudah sehat semuanya,” jelasnya.

Ia berharap ada penambahan modal, karena aset PT BPR Bapera tumbuh sangat kencang sekali. Sehingga berdampak pada prosentase kecukupan penyertaan modal.

Disamping itu, lanjut dia, PT BPR Bapera juga ditunjuk sebagai penyalur gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru. Sehingga butuh penyertaan modal sebesar Rp5 miliar.

“Penyertaan modal sebesar itu kami harap bisa dicukupi untuk Rp2 miliar dianggarkan di perubahan APBD 2023. Sedangkan yang Rp3 miliar di tahun 2024,” ungkapnya.

Dengan penyertaan modal itu, secara otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya akan ikut meningkat dari semula hanya Rp500 juta sekarang tembus menjadi Rp700 juta.

“Nanti kalau Penjabat (Pj) Bupati Batang memberikan penyertaan modal selama dua tahun berturut - turut sebesar Rp5 miliar. PAD-nya bisa tembus Rp1 miliar dan labanya tembus Rp2 miliar,” terangnya.

Aji juga menambahkan, bahwa PT BPR Bapera sudah menyiapkan perangkat lunak untuk penyaluran gaji P3K.

“PT BPR Bapera Batang sudah bekerja sama dengan Bank Danamon untuk virtual account untuk proses transefernya dan membuat kartu ATM brandit. Jadi ketika P3K gajinya diberikan ke kita dan sudah menjadi nasabah Bapera, maka akan diterbitkan kartu ATM kepada yang bersangkutan. Kita juga sedang bekerjasama dengan OI untuk membentuk ATM Cardless yang operasionalnya melalui gawai,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengapresasi, rencana bisnis PT BPR Bapera 2023. Ia pun menyatakan penambahan penyertaan modal syarat harus ada kajian analisis bisnisnya.

“Saya kira pembuatan kajian analisi bisnis mudah bagi Pak Aji selaku direktur. Tapi yang perlu dipertimbangkan itu penyertaan modalnya sendiri, duitnya ada atau tidak. Semoga aja ada di anggaran perubahan APBD 2023,” tegasnya.

Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan kebutuhan Bapera yang asetnya semakin tahun semakin meningkat yang diprediksi 2023 ini mencapai Rp102 miliar.

Penyertaan modal, akan dicukupi secara bertahap di anggaran perubahan APBD tahun 2023 dan penetapan APBD tahun 2024

“Prinsipnya kita laksanakan sesuai regulasi dan menyesuaikan kemampuan keuangan APBD kita. Apabila oleh TAPD usulan itu dipertimbang bisa akan dicukupi, soal besaran nanti kita hitung lagi kemampuan APBD,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)