Pj Bupati Batang, Minta KJK Sampaikan Berita yang Berimbang
Batang - Komunitas Jurnalis Kebangsaan (KJK) menggelar seminar tentang Sinergi antara Jurnalis Kebangsaan dengan Pemerintah Desa dalam Membangun Desa. Kegiatan tersebut, dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, perwakilan kepala desa dan kepala sekolah.
Batang - Komunitas
Jurnalis Kebangsaan (KJK) menggelar seminar tentang Sinergi antara Jurnalis
Kebangsaan dengan Pemerintah Desa dalam Membangun Desa. Kegiatan tersebut,
dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, perwakilan kepala desa
dan kepala sekolah.
Pj Bupati Batang Lani
Dwi Rejeki menyampaikan, agar setiap kali KJK mengabarkan berita selalu
berimbang dan mengkonfirmasi apabila mendapatkan informasi.
“Hal itu perlu
dilakukan, agar terhindar dari kabar bohong atau hoaks,” katanya, saat
menyampaikan arahannya dihadapan anggota KJK, di Pendapa Kabupaten Batang,
Senin (12/12/2022).
Ia mengharapkan, para
jurnalis yang melakukan peliputan di lingkungan Pemda dapat bekerja sama dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa.
“Tugas jurnalis adalah
menggambarkan informasi yang valid dan benar,” tegasnya.
Apabila ada oknum yang
bermasalah, sebaiknya pihak media melakukan konfirmasi terlebih dahulu, untuk
memastikan kebenarannya.
“Berikan berita yang
baik, positif dan berimbang agar masyarakat memahami kabar yang sebenarnya,”
tegasnya.
Sementara itu, Ketua
KJK Sugino mengatakan, pihaknya berupaya memberikan informasi yang independen
dengan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Kami akan bersinergi
bersama OPD dalam setiap kali menyampaikan informasi segala kegiatan di
lingkungan Kabupaten Batang,” terangnya.
Kepala Badan Kesbangpol
Batang Agung Wisnu Barata menyampaikan dalam berkolaborasi harus berdasar pada
Pancasila. Pemerintah desa bersama KJK harus menemukan titik yang sama.
“Yang patut digaris
bawahi, dalam kolaborasi harus memiliki moral yang baik,” ujar dia.
KJK merupakan bagian
dari pers. Yakni sebagai media informasi dan edukasi serta kontrol sosial. Dalam
pengawasan atau kontrol sosial tidak perlu berlebihan karena bisa mengganggu
kegiatan pelayanan publik.
“Yang paling penting
dalam penyampaian informasi harus disertai kabar positif, agar berimbang,” pungkasnya.
(MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)