Batang - Pemerintah Kabupaten Batang menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 di Ruang Abirawa Bupati, Kabupaten Batang,  Senin (18/7/2022).

Rapat dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan tim penilai dari Provinsi Jawa Tengah.

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, LPPD merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

“Rapat hari ini membahas evaluasi dengan Tim Evaluasi Nasional memberikan saran dan rekomendasi terhadap capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen LPPD Kabupaten Batang tahun 2021,” jelasnya.

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan,” tegasnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam menyusun LPPD, Kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat kabupaten yang bersangkutan.

“Pemkab Batang sendiri masih kurang bagus peringkatnya dalam LPPD ini, tetapi angkanya cukup bagus tetapi memang kota dan kabupaten lain lebih bagus lagi,” ujar dia.

Diharapkan, pada tahun 2022 ini kita harus benar-benar bekerja keras untuk bersaing dengan kota dan kabupaten yang lainya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)