Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nasikhin mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Proper Sistem e-HibahBansos. Inti dari Proper tersebut adalah penyususunan perbub terkait dengan pengelolaan Hibah Bansos dengan menggunakan e-HibahBansos. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Dahlia Kantor Bupati Batang, jumat (6/10).

Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Inspektorat, Badan Lingkungan Hidup, BPKPAD, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Kesra, Bagian Pengendalian Pembangunan

Beliau menambahkan terkait pengelolaan Hibah dan Bansos berdasarkan laporan dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 yang lalu dimana ada terdapat beberapa temuan terkait pertama penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos tidak tertib. Kedua terdapat kelemahan dalam pengaggaran dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut seperti kelengkapan permohonan dilakukan pada saat proses pencairan tidak saat perencanaan anggaran dan keterlambatan dalam penyampaian dalam laporan pertanggungjawan ujar Nasikhin pada saat memberikan paparan terkait Proper e-HibahBansos.

Maka dalam hal ini perlu dibuat Peraturan Bupati (Perbub) e-HibahBansos. Tujuan pembuatan Perbup tersebut yang pertama pengelolaan Hibah dan Bansos Adapun tujuan penggunaan sistem e-HibahBansos untuk mewujudkan pengelolaan Hibah dan Bansos di Kabupaten Batang yang lebih tertib, tepat administrasi, taat hukum, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel, transparansi. Mendorong peningkatan etos kerja aparatur dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kata Nasikhin.

Nasikhin menambahkan maksud penggunaan sistem e-Hibah Bansos untuk memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara optimal, tepat dan berdayaguna. Menata sistem manajemen kerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efesien terutama dalam pengelolaan Hibah dan Bansos melalui e-HibahBansos. Dan menjamin ketersediaan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang valid dan akuntabel. (Iwan/Humas/McBatang)