Batang - Pemerintah Kabupaten Batang memastikan mekanisme penyaluran program seragam gratis bagi siswa baru kelas I SD dan kelas VII SMP tahun ajaran 2026/2027 dilakukan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Skema tersebut dipilih agar penyaluran bantuan sesuai dengan regulasi yang berlaku sekaligus memastikan seragam diterima siswa tepat waktu. Hal itu disampaikan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan saat ditemui di Kantor Pengadilan Agama Batang, Kabupaten Batang, Jumat (26/6/2026).

Faiz menjelaskan, dana pengadaan seragam untuk sekolah negeri tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan. Anggaran akan ditransfer langsung ke masing-masing sekolah melalui mekanisme BOSDA, kemudian sekolah melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau untuk SD negeri dan SMP negeri menggunakan skema Bosda. Jadi langsung ditransfer ke sekolah-sekolah. Sebenarnya saya maunya langsung diberikan kepada murid dalam bentuk uang, tetapi ternyata tidak memungkinkan secara regulasi, sehingga kita memakai mekanisme BOSDA,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pengadaan menjadi lebih efektif karena dilakukan langsung oleh satuan pendidikan yang memahami kebutuhan peserta didiknya. Selain menjelaskan mekanisme penyaluran, Faiz juga menanggapi aspirasi dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pengrajin batik, yang berharap dapat dilibatkan dalam program pengadaan seragam gratis.

Menurutnya, seragam yang diberikan pemerintah bukanlah seragam batik, melainkan seragam nasional berupa putih-merah untuk jenjang SD dan putih-hijau untuk jenjang SMP.

“Seragam yang kita berikan itu putih-merah dan putih-hijau, bukan batik. Untuk batik biasanya dibeli sendiri oleh orang tua, jadi memang tidak kita kelola dalam program ini. Meski demikian, Pemkab Batang tetap berupaya agar program tersebut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya dengan mendorong sekolah melibatkan penjahit lokal dalam proses pembuatan seragam,” jelasnya.

Faiz juga menyebutkan, dalam surat edaran yang diterbitkan pemerintah daerah telah diatur bahwa seluruh siswa baru wajib menjalani pengukuran badan terlebih dahulu sebelum seragam diproduksi. Kebijakan itu dilakukan agar ukuran seragam benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing siswa dan tidak menggunakan ukuran standar seperti M, L, atau XL yang sering kali tidak pas digunakan anak-anak.

“Saya berharap sekolah melibatkan penjahit-penjahit di sekitar. Makanya saya tetapkan dalam surat edaran bahwa anak-anak harus diukur, tidak boleh menggunakan ukuran standar. Saya ingin seragamnya benar-benar pas dipakai oleh setiap anak,” harapnya.

Dengan sistem tersebut, menurut Faiz, peluang kerja bagi penjahit lokal akan semakin terbuka karena proses produksi dilakukan berdasarkan ukuran masing-masing siswa. Namun demikian, pemerintah tetap menetapkan standar kualitas bahan agar seragam yang diterima siswa nyaman digunakan dan memiliki daya tahan yang baik.

Ia juga menyampaikan bahwa, bahan seragam atasan harus menggunakan kain katun sesuai standar yang telah ditetapkan, sedangkan seluruh proses produksi juga harus memperhatikan kualitas jahitan serta ketepatan waktu distribusi.

“Yang kami jaga adalah kualitas produknya. Makanya ada persyaratan bahan yang harus dipenuhi. Selain itu, seragam juga harus segera didistribusikan sehingga pada minggu pertama masuk sekolah anak-anak sudah bisa mengenakannya,” tegasnya.

Faiz menegaskan bahwa, tujuan utama program seragam gratis bukan semata-mata menciptakan efek ekonomi, melainkan memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama untuk bersekolah tanpa terbebani biaya awal tahun ajaran. Menurutnya, keterlibatan UMKM dan penjahit lokal merupakan nilai tambah dari program tersebut, namun prioritas utama pemerintah tetap tertuju pada kepentingan siswa.

“Pertimbangan utama pemerintah daerah adalah anak-anak mendapatkan seragam yang bagus, berkualitas, sesuai ukuran tubuh mereka, dan diterima tepat waktu. Adapun multiplier effect terhadap UMKM merupakan manfaat tambahan dari program ini,” ungkapnya.

Program pemberian satu setel seragam gratis tersebut sebelumnya telah diumumkan Pemkab Batang untuk seluruh siswa baru kelas I SD dan kelas VII SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah. Kebijakan itu diharapkan mampu meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Batang.

“Melalui mekanisme BOSDA dan pelibatan sekolah sebagai pelaksana pengadaan, Pemkab Batang optimistis penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih tertib, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga seluruh siswa baru dapat memulai kegiatan belajar mengajar dengan seragam yang layak sejak awal masuk sekolah,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)