Batang - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 kepada para pekerja dan pelaku usaha sektor tembakau.
Ribuan Ormas Islam NU Rapat Akbar Tolak FDS
Copyright © berita.batangkab.go.id
Ribuan warga Ormas Islam yang tergabung dalam Pengurus Cabang NU Kabupaten Batang menggelar rapat akbar Menolak Permendikbud RI No. 23 Tahun 2017, tentang Kebijakan Lima Hari Masuk Sekolah/Full Day School yang dilaksanakan di depan Kantor Bupati Batang, Senin (28/8).
Ribuan warga Ormas Islam yang tergabung dalam Pengurus Cabang NU Kabupaten Batang menggelar rapat akbar Menolak Permendikbud RI No. 23 Tahun 2017, tentang Kebijakan Lima Hari Masuk Sekolah/Full Day School yang dilaksanakan di depan Kantor Bupati Batang, Senin (28/8).
Massa yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan para siswa sekolah, serta diikuti oleh Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Suyono itu menilai kebijakan pemerintah terhadap diberlakukannya FDS tidak tepat karena hal itu akan mengurangi tingkat pendidikan keagamaan.
Selain itu, massa beranggapan kebijakan pemerintah tentang FDS akan mengurangi waktu istirahat anak usia sekolah. Pada rapat akbat tersebut, massa membawa beberapa poster yag bertuliskan "Madin Yes FDS No", Tolak Full Day School" "Hapus Kebijakan Mendikbud", dan "Pak Jokowi Dengan Tetap Menolak FDS".
Bupati Batang Wihaji juga ikut dalam rapat akbar terebut mengatakan, "Tentunya kami sebagai kepala daerah akan meneruskan hasil dari rapat akbar ini ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi hingga pemerintah pusat. Dirinya akan mendukung tuntutan masyarakat menolak kebijakan diberlakukannya Full Day School. Selama ini, masyarakat masih menjunjung nilai-nilai yang dipegang. Oleh karena kami menolak FDS dibatalkan," katanya.
Ia mengatakan dirinya berterima kasih pada masyarakat dalam menggelar rapat akbar yang bisa berjalan baik dan lancar. "Kami berharap aksi rapat akbar itu dapat didengar oleh pemerintah dan membatalkan kebijakan FDS," katanya.
Ketua LP Marif NU Kabupaten Batang, Drs Mushonif Rois mengatakan, "Tidak ada kalimat lain bahwa FDS harus kita tolak yang berkedok pendidikan karakter pada hal itu semua tidak benar."
Ia juga mengajak untuk bersama-sama bertekad membangun karakter akhlaqul karimah, kebijakan FDS mengikis pendidikan pesantren untuk itu wajib kita tolak kami juga meminta kepada Bupati dan Wakil Batang untuk mengganti Kepala Disdikbud Kab. Batang apabila tidak mendukung Madin. "Masyarakat Kabupaten Batang 90% adalah warga NU untuk itu mewajibkan anak-anak untuk masuk Madrasah."
Sementara Ketua PC GP Ansor Kabupaten Batang, Umar Abdul Jabar, S.Ag dalam orasinya mengatakan, "Namanya pendidikan itu memanusiakan manusia. Kalau sekolah sampai jam 5 ini tidak memanusiakan manusia. Mari kita yang menjadi guru madrasah untuk tetap mempertahankan madrasah walaupun adanya kebijakan FDS ini".
Siswa, Maria Ulfa mengatakan kegiatan rapat akbar yang diikuti oleh para pelajar semata-mata bertujuan menolak diberlakukannya FDS, bukan untuk membela kepentingan pihak tertentu. "Jujur saja, FDS tidak tepat diberlakukanya untuk sekolah di Indonesia karena selain mengurangi pendidikan keagamaan anak usia sekolah juga waktu untuk istirahat," katanya.
Dalam aksi tersebut juga menolak dengan tegas, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, yang melakukan tindakan sewenang-wenang, dengan tetap memaksakan kehendak untuk menerapkan 5 (lima) Hari Sekolah di satuan pendidikan yang ada, tanpa memperhatikan aspirasi penolakan Yang berkembang di masyarakat. (Edo/McBatang)
Berita Lainnya
24 Jun 2026
Jumadi
93
Batang -Â Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Batang tetap berjalan lancar, meski sempat terdampak pemadaman listrik, Selasa 23 Juni 2026, selama satu jam. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, untuk memastikan keamanan data calon siswa, saat terjadi pemadaman listrik, sawaktu-waktu.
24 Jun 2026
Jumadi
145
Batang - Sosialisasi pembentukan ekosistem halal adalah upaya pemerintah daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menciptakan rantai pasok halal terintegrasi. Hal ini mencakup sertifikasi UMKM, wisata ramah muslim, hingga kantinrumah potong hewan halal guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
24 Jun 2026
Jumadi
73
Batang Masa libur sekolah menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk membenahi karut-marut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas MBG Kabupaten Batang membidik evaluasi total terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari masalah perizinan, standar sanitasi, hingga penghentian operasional belasan unit SPPG.
23 Jun 2026
Jumadi
193
Batang Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia (POPTI) Kabupaten Batang mengapresiasi kebijakan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mulai mengakomodasi siswa penderita talasemia melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak.
23 Jun 2026
Jumadi
115
Batang - Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM Keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik, untuk mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan. Bagi masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya, dapat memanfaatkan layanan perpanjangan secara jemput bola, yang terkoneksi dalam satu tempat.
23 Jun 2026
Jumadi
103
