Batang – Rupanya, perilaku buruk warga di Kabupaten Batang dalam buang air besar sembarangan masih cukup tinggi, hal ini karena kurangnya fasilitas pendukung dan belum banyak warga yang memiliki jamban. 

"Oleh karena itu, saya akan luncurkan program kredit jambanisasi di Badan Kredit Kecamatan (BKK) tanpa jaminan bagi warga yang belum memiliki jamban," kata Bupati Batang Wihaji saat Rapat Koordinasi Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Ruang Abirawa Kanto Bupati Batang, Senin (6/5/2019). 

Target Pemkab Batang pada Tahun 2022 lanjutnya, seluruh desa sudah berstatus Open Defecation Free (ODF) atau tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS), maka untuk menyukseskannya harus disertai dengan peran semua pihak untuk memberikan sosialisasi bahwa mental buang air besar sembarangan harus “dibuang” jauh-jauh. 

"Berdasarkan data terakhir saat ini baru 56 desa yang telah berstatus ODF, sisanya sebanyak 202 desa belum berstatus ODF,” ujarnya.

Ia menerangkan, hal ini tidak hanya masalah mental saja, namun fasilitas penunjang juga harus tersedia, maka saya mengajak warga bersama seluruh pihak untuk membuat jamban dengan sistem komunal. 

Ketua Tim Percepatan IPM Kabupaten Batang Ananto Aji mengatakan, program ODF harus mendapat prioritas, mengingat masih tertinggalnya Kabupaten Batang dibandingkan dengan daerah tetangga. 

"Dalam hal ini Bupati perlu mengeluarkan Perbup terkait penggunaan dana desa untuk mendukung desa ODF," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Percepatan IPM juga menyarankan, untuk percepatan dan pemerataan pendidikan disabilitas perlu pengembangan sekolah inklusi pada kantung - kantung disabilitas. 

"Untuk Kecamatan Bawang dan Subah terdapat cukup banyak penyandang disabilitas yang tidak sekolah, sehingga untuk peningkatan IPM perlu dibangun Sekolah Luar Biasa," jelasnya. (Humas Batang, Jateng/Edo)