Batang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Batang memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2027. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Batang, Senin (1/11/2026).

Kedua fraksi menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, penurunan belanja modal, pengembangan pariwisata, hingga pemerataan manfaat investasi dan industrialisasi bagi masyarakat.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,870 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp1,943 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp72,45 miliar.

Anggota DPRD Batang dari Fraksi PKB Daryoso menyampaikan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten.

“Dalam rancangan APBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp443,89 miliar atau hanya naik 1,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,427 triliun atau 76,27 persen dari total pendapatan daerah,” jelasnya.

Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi konkret untuk meningkatkan PAD, antara lain melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan pajak, penguatan tata kelola retribusi, serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah tanpa membebani masyarakat kecil.

“Selain pendapatan, PKB juga menyoroti komposisi belanja daerah. Meski belanja daerah mengalami peningkatan sekitar Rp5,492 miliar, belanja modal justru turun Rp13,68 miliar menjadi Rp142,53 miliar. Di sisi lain, belanja operasi direncanakan mencapai Rp1,430 triliun atau sekitar 73,59 persen dari total belanja daerah,” terangnya.

Daryoso meminta penjelasan mengenai penyebab penurunan belanja modal dan program pembangunan yang terdampak. Fraksi PKB berharap belanja daerah lebih produktif serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kepentingan masyarakat.

Fraksi PKB juga mendorong pengembangan pariwisata agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, promosi, dan kegiatan seremonial. Sektor tersebut diharapkan mampu menggerakkan UMKM, pedagang kecil, perajin, seniman, serta pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, PKB mengingatkan agar sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan ekonomi pedesaan tidak terpinggirkan oleh perkembangan industri dan pariwisata.

“Dalam bidang investasi, pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan anggaran untuk pelatihan tenaga kerja, pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan. Keberhasilan investasi, menurut Fraksi PKB, juga harus diukur dari penyerapan tenaga kerja lokal dan tumbuhnya UMKM serta industri pendukung,” ungkapnya.

Catatan lainnya mencakup pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, serta penguatan pembangunan desa. Terkait defisit APBD 2027, Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai sumber penerimaan pembiayaan sebesar Rp73,40 miliar dan risiko apabila realisasinya tidak sesuai perencanaan. Fraksi tersebut juga menyoroti kenaikan belanja tidak terduga sebesar Rp14 miliar, termasuk dasar perhitungan dan penggunaannya untuk kesiapsiagaan bencana maupun kebutuhan darurat.

Sementara itu, anggota DPRD Batang dari Fraksi PKS Rizal Pramudiarta turut menyoroti ketergantungan fiskal daerah terhadap pendapatan transfer. Dengan PAD sekitar Rp443,89 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,43 triliun, kontribusi PAD baru berkisar 24 persen dari total pendapatan daerah.

“Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menyusun strategi optimalisasi PAD melalui pengembangan potensi ekonomi baru, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi dana transfer tidak sesuai proyeksi,” tuturnya.

PKS juga mempertanyakan penurunan belanja modal menjadi Rp142,53 miliar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan faktor penyebabnya serta dampaknya terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan pada 2027. Selain itu, Fraksi PKS meminta evaluasi efektivitas belanja operasi agar penggunaannya benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dalam pandangan umumnya, PKS menekankan pentingnya konsistensi penerapan konsep Batang Clean Industrial City. Pertumbuhan kawasan industri, menurut fraksi tersebut, perlu berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah diminta menjelaskan penerjemahan konsep tersebut ke dalam program prioritas dan alokasi anggaran 2027, termasuk keterkaitannya dengan pengembangan pariwisata dan pengelolaan lingkungan,” tegasnya.

Fraksi PKS juga meminta kejelasan anggaran pengembangan pariwisata, lokasi prioritas, indikator keberhasilan, serta kesiapan pengelolaan dan pembiayaan pemeliharaan destinasi wisata. Aspek lingkungan turut menjadi perhatian, terutama terkait kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas air dan udara, serta peningkatan ruang terbuka hijau.

“Di sisi lain, PKS mengingatkan agar pertumbuhan kawasan industri dan pariwisata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta akses UMKM terhadap kegiatan ekonomi. Berbagai pandangan umum tersebut menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pembahasan Raperda APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)