Pemerintah Kabupaten Batang menerima kunjungan Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Kegiatan Benchmarking Diklatpim IV tersebut tidak lain dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menyerap informasi terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bidang pembangunan antara lain E Government, Pelayanan Publik dan Festival Anggaran. Pelaksanaan Benchmarking Diklatpim IV diikuti kurang lebih sebanyak 42 orang terdiri dari 30 orang peserta dan 12 orang pendamping.

Wakil Bupati Batang Soetadi yang didampingi Plt Asisten Administrasi Retno Dwi Irianto dan Kepala BKD Batang Alimudin dan SKPD terkait bertempat di aula kantor BKD Batang, Rabu 1/6. Wakil Bupati Batang Soetadi mengatakan kegiatan bennchmarking ini kiranya dapat menambah wawasan dan dapat memberikan motivasi dalam melaksanakan pembangunan mewujudkan masyarakat yang sehat, mantap dan sejahtera. Harapannya untuk pejabat di Indramayu apabila mempunyai kelebihan-kelebihan jangan disimpan akan tetapi mari kita berbagi kebaikan untuk kemajuan bersama di masing-masing kabupaten, arah kedepan apa yang akan kita lakukan agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan tandas Soetadi. 

Sejak reformasi bergulir, kebutuhan akan adanya suatu pembaruan atau reformasi dalam tubuh birokrasi yang memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat mendesak dilakukan. Dimana reformasi birokrasi merupakan langkah strategis menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Transparansi publik merupakan indikator yang penting dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik, mengingat sebuah pemerintahan yang baik dan demokrasi mensyaratkan institusi kelembagaan pemerintah yang transparan dan efektif untuk melayani kebutuhan kliennya yaitu publik. Tujuan transparansi adalah untuk menciptakan informasi terbuka luas untuk masyarakat luas dam untuk membentuk aturan-aturan, regulasi dan kebijakan pemerintah bagi publik secara jelas dan terbuka. Kemudian terkait pelaksanaan transparansi anggaran beberapa hal yang kami laksanakan seperti pelaksanaan penyediaan barang/jasa pemerintah melalui LPSE, serta penyediaan informasi anggaran melalui media Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Batang. 

Selain itu juga menyelenggarakan festival anggaran yang bertujuan untuk membangun partisipasi masyarakat agar berperan dalam penyusunan program pembangunan daerah. Menciptkan keterbukaan informasi publik, meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan /stakeholder untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran. Kemudian berkenaan dengan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) ini dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batang yang berperan sebagai pengawas pelayanan publik berbasis masyarakat melalui pengaduan maupun pengawasan langsung kata Soetadi. 

Kepala BKD Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Edi Mulyadi mengatakan secara umum bahwa ini merupakan suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap suatu proses organisasi yang baik, karena diklat ini sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang intinya Benchmarking ini adalah untuk membandingkan organisasi dengan organisasi lain yang memiliki keunggulan, kami memilih kabupaten batang tidak lain ingin belajar dan mendapatkan informasi karena batang mempunyai beberapa unggulan, dan terobosan-terobosan yang dilakukan pemkab batang yakni terkait e government, pelayanan publik dan terkait festival anggaran agar kami dapat mengadopsi dan mengimplementasikan di kabupaten indramayu. Pada kesempatan tersebut wakil bupati batang soetadi dan kepala BKD kabupaten Indramayu Edi Mulayadi saling tukar cindera mata sebagai kenang-kenangan.