Batang – Pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan arah pembangunan wilayah yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, revisi RTRW diperlukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan serta mengoptimalkan potensi daerah, terutama di sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Suyono dalam rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan Bupati Batang terhadap Raperda RTRW Kabupaten Batang di kantor DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (9/11/2026).

Menurut Suyono, revisi RTRW merupakan tindak lanjut rekomendasi peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019. Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan aktual daerah.

“Ada sejumlah faktor yang mendasari revisi tersebut, di antaranya perubahan kebijakan nasional dan daerah, peningkatan investasi, perkembangan kawasan industri dan permukiman, serta kebutuhan pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Selain itu, penataan ruang perlu memperhatikan perlindungan lahan sawah dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Ruang merupakan sumber daya yang terbatas, sementara jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan terus meningkat. Karena itu, penataan ruang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

“Penataan ruang ke depan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, pemerintah daerah perlu mengakomodasi kebutuhan investasi infrastruktur energi sekaligus melindungi lahan pertanian produktif. Sementara dari aspek sosial, pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan perumahan, fasilitas pelayanan dasar, serta pemerataan akses infrastruktur,” terangnya.

Adapun dari sisi lingkungan, penurunan daya dukung wilayah, risiko bencana, serta ancaman krisis air, pangan, dan energi menjadi persoalan strategis yang perlu diantisipasi melalui kebijakan tata ruang. Karena itu, penyusunan RTRW juga harus memperhatikan kawasan rawan bencana serta keberlangsungan ekosistem, termasuk kehidupan tumbuhan dan satwa.

Suyono juga menyampaikan, arah penataan ruang Kabupaten Batang ke depan difokuskan pada terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri, pertanian, dan pariwisata yang berdaya saing global.

“Pencapaian tujuan tersebut perlu didukung pembangunan infrastruktur berkualitas, pengelolaan pertanian berkelanjutan, serta pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, keterpaduan kawasan perkotaan dan perdesaan juga menjadi perhatian. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan ruang yang efisien, konektivitas yang baik, serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai,” ungkapnya.

Dengan arah kebijakan tersebut, revisi RTRW diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Batang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam penyampaiannya, Suyono juga menjelaskan tahapan penetapan RTRW kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna, prosesnya dimulai dari pengajuan Raperda oleh bupati kepada DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPRD,” ujar dia.

Tahapan berikutnya meliputi pengajuan permohonan persetujuan substansi kepada menteri, pembahasan lintas sektor, penerbitan persetujuan substansi, persetujuan bersama bupati dan DPRD, evaluasi gubernur, hingga penetapan menjadi peraturan daerah.

“Seluruh tahapan ini penting untuk memastikan RTRW disusun secara partisipatif, transparan, serta selaras dengan kebijakan tata ruang nasional dan provinsi,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Siska)