Batang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang bersama Bupati Batang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (9/11/2026).

Persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan regulasi tata ruang yang akan menjadi pedoman arah pembangunan Kabupaten Batang untuk 20 tahun ke depan.

Ketua DPRD Batang Suudi mengatakan, penyusunan Raperda RTRW merupakan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta aturan turunannya.

“Penataan ruang harus dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkelanjutan dengan mengacu pada RTRW nasional, provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunannya juga perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” jelasnya.

Dijelaskannya, pembaruan regulasi diperlukan karena dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi, hingga daerah terus berkembang. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 perlu disesuaikan agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan wilayah dalam jangka panjang.

Anggota DPRD Batang Luthfiyati Muflichah menjelaskan, RTRW diarahkan untuk mewujudkan Batang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri, pertanian, dan pariwisata yang berdaya saing. Pengembangan tersebut didukung penataan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan.

“Dalam pembahasan bersama panitia khusus (pansus), terdapat sejumlah penyesuaian terhadap materi muatan Raperda. Salah satu perubahan penting adalah penyesuaian periode perencanaan. Judul Raperda yang semula mencantumkan RTRW Kabupaten Batang Tahun 2026–2046 diubah menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2027–2047,” terangnya.

Selain perubahan periode, pembahasan juga menghasilkan penambahan sejumlah ketentuan dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Beberapa istilah yang ditambahkan meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), jaringan irigasi tersier, jaringan drainase tersier, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Penambahan definisi tersebut dimaksudkan untuk memperjelas istilah yang digunakan dalam pengaturan tata ruang wilayah. Penyesuaian juga dilakukan pada Bagian Ketiga tentang Rencana Sistem Jaringan Transportasi, khususnya Pasal 9,” ungkapnya.

Dalam ketentuan tersebut ditambahkan ayat 3 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Adapun rencana sistem jaringan transportasi Kabupaten Batang mencakup sistem jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan sungai, danau dan penyeberangan, serta jaringan transportasi laut. Rencana tersebut juga dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah,” imbuhnya.

Dalam kesimpulan pembahasan pansus, Raperda RTRW dinilai menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui iklim investasi yang kompetitif.

“Regulasi ini juga menjadi pembaruan atas Perda Nomor 13 Tahun 2019 agar penataan ruang Kabupaten Batang selaras dengan mandat peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan. Melalui penyusunan RTRW yang memperhatikan KLHS, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman pembangunan wilayah yang terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)