Batang - Kabar segar menghampiri warga Kabupaten Batang. Pemerintah daerah setempat tengah bersiap memulihkan program Universal Health Coverage (UHC) pada penghujung tahun ini, sehingga masyarakat bisa kembali mengandalkan kartu identitas untuk mengakses layanan kesehatan gratis.

Langkah strategis tersebut diungkapkan langsung oleh Penjabat Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Batang terkait Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA 2026 beserta Nota Keuangannya.

“Jadi kita akan mulai UHC pada akhir tahun 2026 ini. Masyarakat bisa kembali menikmati layanan berobat gratis dengan menggunakan KTP,” katanya saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jumat (4/9/2026).

Jika proses penyesuaian anggaran dan kesiapan pembiayaan daerah berjalan mulus, pemulihan akses kesehatan cuma-cuma ini ditargetkan mulai menyapa warga sekitar Oktober atau November 2026.

Gojlok Infrastruktur Jalan dan Irigasi

“Tak sekadar fokus pada fasilitas kesehatan, Pemkab Batang juga menggenjot sektor infrastruktur dasar melalui pergeseran alokasi APBD Perubahan 2026. Rancangan belanja daerah dipatok naik 3,3 persen atau sebesar Rp62,31 miliar, sehingga totalnya menyentuh Rp1,95 triliun,” jelasnya.

Lonjakan paling menonjol terlihat pada belanja modal yang melesat 54,18 persen menjadi Rp240,85 miliar dari yang sebelumnya Rp156,21 miliar. Porsi jumbo ini disiapkan untuk membenahi aset fisik, mulai dari pengadaan tanah, perbaikan gedung, pembenahan jaringan, hingga fasilitas publik lainnya.

Sektor perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas penerima suntikan dana segar tersebut. Di APBD perubahan ini, kita mengusulkan jalan itu hampir Rp50 miliar. Dana puluhan miliar tersebut diproyeksikan untuk mengurai masalah kerusakan jalan di sejumlah wilayah strategis, seperti Juragan, Depok, Bakalan, Limpung, hingga Kalangsono.

“Di samping itu, sektor pertanian turut mendapat angin segar. Pemkab Batang merangkul dukungan pemerintah pusat yang mengucurkan bantuan irigasi hampir Rp60 miliar di sekitar 100 titik lokasi. Memang kita fokus di perubahan ini adalah bagaimana memberikan layanan yang paling dasar kepada masyarakat,” terangnya.

Kondisi Fiskal dan Tantangan Daerah

Di balik ekspansi belanja modal dan fasilitas kesehatan, struktur anggaran APBD Perubahan 2026 menghadapi dinamika tersendiri. Sisi pendapatan daerah tercatat mengendur 3,52 persen menjadi Rp1,756 triliun, turun Rp64,02 miliar dari ketetapan awal.

“Di saat bersamaan, belanja operasional naik menjadi Rp1,484 triliun guna menopang belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, hingga bantuan sosial. Kondisi ini memicu defisit anggaran sebesar Rp194,33 miliar yang bakal ditutup melalui skema pembiayaan netto,” pungkasnya.

Meski harus menyeimbangkan kemampuan fiskal, Pemkab Batang optimistis prioritas utama pembangunan tidak akan bergeser dari pemenuhan hak-hak dasar warga. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)