Semarang - 35 guru Pendidikan Pancasila jenjang SMP se-Kabupaten Batang yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) melaksanakan anjangsana dan Focus Group Discussion (FGD) bersama Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila Indonesia (AGPPI) Pengurus Wilayah Jateng.

Koordinator MGMP Pendidikan Pancasila SMP Batang Siti Yulaekha menegaskan, tujuan utama anjangsana ini untuk mempererat tali silaturahmi, menimba pengalaman, serta menyelaraskan visi pengembangan kompetensi guru Pancasila di tingkat daerah maupun provinsi.

“Ini momentum emas bagi para guru Pendidikan Pancasila untuk saling menguatkan, memperluas wawasan keprofesian, serta menyusun langkah-langkah konkrit dalam menjawab tantangan pembelajaran moral dan kebangsaan peserta didik di era modern,” katanya saat ditemui di Aula Muncul Banyubiru, Kabupaten Semarang, Minggu (16/8/2026).

Ketua AGPPI Jateng Muhammad Rohib Hirzi menyampaikan, paparan selayang pandang mengenai rekam jejak, sejarah berdirinya, serta visi-misi AGPPI (yang semula bernama AGPPKnI).

“Latar belakang berdirinya organisasi profesi ini dipicu oleh pembiaran mendalam terhadap dinamika yang dihadapi para guru di lapangan,” jelasnya.

Di antaranya maraknya kasus kriminalisasi guru saat menjalankan tugas mendidik, beratnya beban mengajar, hingga kerumitan administrasi pembelajaran. Untuk menyikapi berbagai persoalan tersebut secara berkelanjutan, ia menegaskan AGPPI terus bergerak aktif membangun strategi sinergi dengan pelbagai lembaga negara dan pemerintah.

“Di antaranya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPR RI, DPRD, serta Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota (PEMDA/PEMKOT),” tuturnya.

Sementara itu, Ketua AGPPI Kabupaten Semarang Firman Wahono menggarisbawahi krusialnya membangun jaringan komunikasi yang solid.

“AGPPI hadir sebagai jembatan silaturahmi dan wadah interaksi lintas jenjang Pendidikan mulai dari SMP, MTs, SMA, MA, hingga SMK,” terangnya.

Selain itu, ia pun memaparkan strategi kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta melalui penguatan Nota Kesepahaman / Pakta Kerjasama (MoU). Langkah ini dimaksudkan agar sinergi akademis, pengembangan penelitian pembelajaran, dan peningkatan kualifikasi pendidik dapat berjalan sistematis dan berkelanjutan.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah advokasi untuk menjawab kendala kekurangan pendidik mata pelajaran PPKn/Pancasila yang dialami oleh berbagai sekolah. Untuk menyiapkan pelajar berkualitas pihaknya pun menggagas rencana LCC PPKn/Pancasila mulai dari tingkat Kabupaten Batang.

“Yang diproyeksikan dapat berlanjut hingga tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan bimbingan teknis langsung dari AGPPI Jawa Tengah,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)