Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Batang - Geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang memang tengah melaju kencang. Namun, di balik maraknya pembangunan tempat usaha mulai dari gudang penyimpanan logistik hingga gerai salon terselip satu persoalan krusial yang luput dari perhatian sebagian pelaku usaha: legalitas bangunan.
Pemerintah Kabupaten Batang menemukan fakta bahwa tidak sedikit bangunan komersial yang berdiri tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang bersiap menggelar langkah penertiban yang akan difokuskan mulai tahun 2027 mendatang.
Sasaran utamanya adalah para pelaku usaha dan perusahaan, terutama yang berskala kecil, agar segera menuntaskan kewajiban perizinan mereka.
Kepala DPUPR Batang Endro Suryono menjelaskan bahwa langkah pengetatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati Batang untuk menciptakan wajah pembangunan yang tertib dan patuh terhadap aturan tata ruang.
“Berdasarkan analisis dan kajian kami, ada beberapa gudang dan tempat usaha, termasuk salon, yang sementara kami identifikasi belum mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung,” katanya saat ditemui di Kantornya, Jumat (20/11/2026).
Bagi pemerintah daerah, PBG bukanlah sekadar formalitas administratif atau selembar kertas izin belaka. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang berdiri di atas tanah Batang telah memenuhi standar teknis, aman bagi penghuni maupun masyarakat sekitar, serta selaras dengan kelestarian lingkungan.
“Salah satu syarat mutlak yang disorot DPUPR adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap lahan pembangunan. Pemerintah tidak ingin seluruh petak tanah tertutup rapat oleh beton tanpa menyisakan ruang bernapas bagi alam dan area resapan air,” jelasnya.
Kalau punya tanah misalnya 500 meter persegi, dipastikan di situ ada ruang terbuka hijau. Artinya, harus ada ruang untuk tumbuhan dan lain-lain. Kebutuhan lingkungan dan oksigen memang harus kita perhatikan.
“Di samping aspek ekologis, faktor keselamatan konstruksi juga menjadi harga mati. Setiap bangunan wajib memiliki perhitungan kekuatan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Penertiban ini pun menyasar bangunan-bangunan termasuk yang berukuran besar dan bertingkat yang nekat berdiri terlalu dekat dengan fasilitas publik seperti jalan raya, sungai, maupun saluran irigasi. Jangan sampai orang membangun, tetapi tidak memperhatikan aturan. Ada ketentuan mengenai sempadan jalan, sempadan sungai, irigasi dan lainnya. Itu semua sudah diatur,” tegasnya.
Lebih jauh, kepatuhan para pemilik usaha dalam mengurus PBG juga membawa dampak langsung bagi kemandirian fiskal daerah. Sesuai peraturan daerah yang berlaku, setiap penerbitan PBG disertai kewajiban pembayaran retribusi yang akan masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat banyaknya bangunan yang belum berizin, DPUPR menilai ada potensi pemasukan daerah yang cukup signifikan yang selama ini belum tergarap optimal.
“Kami masih mengkaji, berapa miliar potensi yang nantinya bisa ditarik sesuai regulasi. Identifikasi kami menunjukkan potensinya cukup besar,” ungkapnya.
Meski demikian, Endro meluruskan bahwa instansinya bukanlah pihak yang mematok target utama penerimaan retribusi tersebut. Dalam sistem perizinan satu pintu, DPUPR berperan sebagai garda terdepan yang memberikan lampu hijau dari sisi teknis sebelum izin resmi diterbitkan oleh dinas terkait.
“DPUPR membantu dari sisi teknis perizinan. Perizinan tidak bisa mengeluarkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari kami. Yang kami periksa antara lain ruang terbuka hijau, struktur bangunan, dan kesesuaian teknisnya,” imbuhnya.
Sebagai gambaran, target retribusi PBG pada 2026 diperkirakan berada di angka Rp2 miliar, meski angka pastinya berada dalam kewenangan dinas perizinan. Jika menilik peta kepatuhan saat ini, kawasan industri skala besar seperti Batang Industrial Park dinilai sudah jauh lebih tertib dalam mengurus perizinan gedungnya. Sebaliknya, pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah justru terletak pada sektor usaha skala kecil yang tersebar di berbagai wilayah.
Meski persentase pasti bangunan berizin dan tak berizin berada di bawah pendataan instansi perizinan, DPUPR memastikan tahun depan akan menjadi momentum pembenahan menyeluruh.
“Konsentrasi kami pada 2027 adalah perusahaan-perusahaan kecil yang sementara ini teridentifikasi belum mengurus PBG. Harapannya, seluruh pembangunan di Batang semakin tertib, sesuai aturan, aman secara struktur, dan tetap memperhatikan lingkungan,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)