Kabupaten Batang menjadi pilot project penerapan Assessment Center SDM Mabes Polri dalam seleksi perangkat desa. Metode ini bertujuan menghasilkan aparatur desa yang memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, kemampuan sosial, serta penguasaan teknologi informasi sehingga proses seleksi lebih objektif dan akuntabel.
Batang – Seleksi perangkat desa di Kabupaten Batang, menerapkan metode berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Kali ini, proses penilaian calon perangkat desa melibatkan Assessment Center SDM Mabes Polri, dengan Batang menjadi pilot project, untuk seleksi perangkat desa.
Seleksi yang digelar di Gedung Guru Kabupaten Batang itu diikuti 545 peserta yang telah lolos seleksi administrasi. Mereka bersaing memperebutkan 234 formasi perangkat desa yang tersebar di 173 desa.
Keterlibatan Assessment Center Mabes Polri diharapkan membuat proses seleksi lebih objektif dan terukur, sekaligus mengurangi potensi munculnya keberatan maupun konflik setelah hasil seleksi diumumkan.
Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan, penggunaan metode asesmen menjadi salah satu upaya memastikan calon perangkat desa yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pemerintahan desa.
Menurut dia, penilaian tidak semata-mata mengukur kemampuan peserta, tetapi juga sejumlah aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan, hubungan sosial, kerja sama, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah masalah objektivitas, supaya tidak ada penilaian dari peserta ataupun masyarakat bahwa ini dilaksanakan secara subjektif,” katanya, saat ditemui di Gedung Guru Batang, Kabupaten Batang, Sabtu (21/11/2026).
Ia berharap, melalui proses penilaian tersebut, perangkat desa yang nantinya terpilih memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas, termasuk menghadapi persoalan pelayanan masyarakat dan manajerial pemerintahan desa.
Kabagkompoten Robinkar SSDM Polri, Kombes Pol Aris Haryanto menerangkan, pihaknya berupaya memenuhi permintaan Bupati Batang dalam proses Seleksi Penjaringan Perangkat Desa yang lebih mengedepankan kemampuan di bidang manajerial.
“Kami berupaya memotret sejauh mana kompetensi para calon perangkat desa ini dalam pemanfaatan teknologi informasi, terlebih pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat sangat dekat dengan pemanfaatan IT,” tegasnya.
Wakil Bupati Batang Suyono mengharapkan, setelah lolos administrasi dan mengikuti asesmen, para perangkat desa ketika lolos nanti memberikan pelayanan yang terbaik.
“Asesmen ini memberikan dasar manajerial, sehingga ketika berada di lapangan siap bekerja melayani warganya, tanpa membedakan,” terangnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Batang Akhmad Handy Hakim mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti asesmen merupakan hasil seleksi administrasi dari seluruh desa yang membuka pengisian perangkat. Dari proses tersebut, sebanyak 545 peserta dinyatakan lolos administrasi dan mengikuti seleksi untuk mengisi 234 formasi di 173 desa.
Menurutnya, jumlah peserta tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengikuti seleksi perangkat desa, terlebih pelaksanaan tahun ini menggunakan metode asesmen yang melibatkan Mabes Polri. Ia menjelaskan, perubahan mekanisme seleksi merupakan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan pengisian perangkat desa sebelumnya.
“Bupati Batang kemudian menyarankan penggunaan Assessment Center Mabes Polri yang dinilai memiliki metode pengukuran kompetensi. Dengan harapan tentunya pelaksanaan yang tahun ini bisa lebih baik karena bisa lebih akuntabel, lebih terukur,” ungkapnya
Pemkab Batang juga menginginkan perangkat desa yang terpilih mampu mengikuti perkembangan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penggunaan teknologi digital dan aplikasi pelayanan.
Handy menyebut, kebutuhan pengisian perangkat desa sebenarnya mencapai sekitar 280 formasi. Namun, tidak seluruh desa melaksanakan pengisian tahun ini karena sejumlah pertimbangan, mulai dari keterbatasan anggaran yang harus disediakan melalui APBDes.
“Dengan melibatkan Assessment Center Mabes Polri, Pemkab Batang berharap proses seleksi tidak hanya menghasilkan perangkat desa yang memenuhi persyaratan, tetapi juga memiliki kompetensi dan integritas untuk menjalankan pemerintahan desa,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)