Batang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pemerintah Kabupaten Batang menggelar sosialisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (27/7/2026). Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi percepatan pembangunan infrastruktur tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Teguh Narutomo mengatakan, skema KPBU dirancang agar pemerintah daerah tetap dapat membangun infrastruktur strategis meski memiliki keterbatasan anggaran.

“Melalui KPBU, pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa memberikan tekanan fiskal yang signifikan terhadap APBD. Masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Skema KPBU tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian bagi badan usaha yang berinvestasi dalam proyek infrastruktur,” jelasnya.

Dijelaskannya, pemerintah memberikan kepastian fiskal, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap proyek melalui mekanisme penjaminan, sehingga badan usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi, termasuk apabila terjadi kondisi kahar.

“Kami ingin seluruh pihak memperoleh manfaat. Masyarakat mendapatkan infrastruktur yang lebih cepat, pemerintah daerah memperoleh solusi pembiayaan yang lebih fleksibel, sementara badan usaha memiliki kepastian dalam berinvestasi,” terangnya.

Teguh juga mengungkapkan, Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena mengusulkan proyek pembangunan Alat Penerangan Jalan melalui skema KPBU dengan jumlah yang dinilai cukup besar dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Karena proyek ini cukup signifikan, Kabupaten Batang kami jadikan sebagai quick win program KPBU sekaligus percontohan bagi daerah lain. Kami ingin menyederhanakan prosesnya sehingga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi akan terus mendampingi seluruh tahapan pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai ketentuan. Saat ini, proyek KPBU APJ Kabupaten Batang telah memasuki tahapan transaksi atau proses pemilihan badan usaha melalui mekanisme lelang.

“KPBU memiliki empat tahapan, yakni perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen. Kabupaten Batang saat ini sudah berada pada tahap transaksi, sehingga prosesnya terus kami kawal agar berjalan sesuai jadwal,” imbuhnya.

Menurutnya, proses perencanaan proyek telah dimulai sejak tahun 2025. Dalam tahapan tersebut dilakukan identifikasi berbagai alternatif proyek infrastruktur yang dapat dibiayai melalui KPBU sebelum akhirnya dipilih pembangunan Alat Penerangan Jalan sebagai proyek prioritas.

“Pemilihan proyek mempertimbangkan manfaat yang paling besar bagi masyarakat serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari hasil kajian bersama, pembangunan penerangan jalan dinilai memiliki manfaat yang signifikan sehingga dipilih sebagai proyek prioritas,” ujar dia.

Teguh juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Batang memperoleh dukungan pendampingan dari pemerintah pusat melalui skema Project Development Facility (PDF) yang disediakan Kementerian Keuangan. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung penyusunan studi kelayakan secara komprehensif dengan melibatkan konsultan yang berkompeten.

Ia berharap, pendampingan tersebut mampu menghasilkan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Melalui pembangunan Alat Penerangan Jalan dengan skema KPBU, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keselamatan pengguna jalan, serta menghadirkan infrastruktur yang lebih modern tanpa memberikan beban berlebih terhadap kapasitas fiskal daerah. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)