Batang - Pemerintah Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi Bantuan keuangan (BanKeu) kepada Pemerintah desa di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum penyamaan persepsi antara Pemerintah daerah dan Pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan, pentingnya menyatukan frekuensi, persepsi, visi, dan misi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa agar pembangunan berjalan selaras.

“Kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin pemerintahan paling dekat dengan masyarakat sekaligus pemegang yurisdiksi di tingkat bawah. Saya tidak mungkin mengawasi wilayah seluas 85.000 hektar dan melayani sekitar 850.000 jiwa sendirian. Karena itu, visi kabupaten harus diterjemahkan dengan baik sampai ke tingkat desa dan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan total anggaran bantuan keuangan desa tahun 2026 mencapai Rp15.818.350.000,00. Hingga pertengahan Mei, realisasi penyaluran telah mencapai Rp4.800.404.000,00 yang dicairkan untuk 62 titik pembangunan dari total 236 titik yang telah disetujui.

Bupati meminta BanKeu tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak ada pungutan atau permintaan uang dalam bentuk apa pun terkait penyaluran BanKeu.

“Kalau ada yang mengatasnamakan bupati meminta uang terkait BanKeu, itu tidak benar. Saya pastikan tidak ada permintaan uang sepeser pun. Nominal bantuan yang diterima desa bervariasi, mulai Rp30 juta hingga Rp200 juta, menyesuaikan kebutuhan dan program pembangunan masing-masing wilayah,” tegasnya.

Di tengah kondisi fiskal yang cukup menantang, Bupati mengakui Kabupaten Batang tengah menghadapi efisiensi transfer keuangan dari pemerintah pusat hingga hampir Rp240 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui efisiensi anggaran.

“Selain pembangunan fisik, Pemkab Batang juga mulai mengarahkan indikator penilaian desa pada aspek sumber daya manusia, khususnya tingkat pendidikan masyarakat. Ke depan, desa dengan angka putus sekolah paling rendah akan memperoleh penilaian lebih baik dalam berbagai program pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan program Kejar Paket C gratis,” terangnya.

Kami ingin kepala desa memanfaatkan program ini agar angka putus sekolah semakin rendah dan kualitas pendidikan masyarakat meningkat. Ia juga menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah desa dalam mengikuti program pembangunan daerah. Ia menyebut kepala desa yang tidak hadir dalam rapat koordinasi dapat mengalami penundaan proses bantuan keuangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Batang Akhmad Handy Hakim menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang terdapat 266 titik penerima bantuan keuangan pada 2026.

“Namun, setelah melalui proses persetujuan, sebanyak 236 titik di 144 desa ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan dan mengikuti rapat koordinasi tersebut,” ujar dia.

Melalui koordinasi ini, Pemkab Batang berharap bantuan keuangan desa dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran guna memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)