Disnaker Batang Terima 50 Aduan THR, Mayoritas Soal Nominal Tak Sesuai

Selasa, 17 Maret 2026 Jumadi Dibaca 212 kali Pelayanan Publik
Disnaker Batang Terima 50 Aduan THR, Mayoritas Soal Nominal Tak Sesuai
Disnaker Batang Terima 50 Aduan THR di Posko THR Disnaker Batang, Kabupaten Batang.
Batang - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang mencatat lebih dari 50 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari pekerja perusahaan swasta hingga menjelang H-7 Lebaran 2026.

Batang - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang mencatat lebih dari 50 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari pekerja perusahaan swasta hingga menjelang H-7 Lebaran 2026.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Batang Apri Murdiatno mengatakan, posko aduan THR telah dibuka sejak 3 Maret 2026 dan akan terus melayani pengaduan hingga setelah Lebaran melalui hotline yang disediakan.

“Kami membuka posko aduan sejak 3 Maret sampai nanti Lebaran, dan tetap menerima aduan melalui hotline. Jika masih ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, akan kami teruskan ke pengawas ketenagakerjaan,” katanya saat ditemui di Posko THR Disnaker Batang, Kabupaten Batang, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, penanganan aduan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja. Dari puluhan laporan yang masuk, sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan menghubungi perusahaan terkait maupun melakukan kunjungan langsung ke lokasi.

“50 laporan yang masuk, mayoritas terkait pemberian THR yang belum sesuai ketentuan, baik dari sisi nominal maupun bentuk pemberian. Sejumlah perusahaan memberikan THR tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk sembako atau kombinasi dengan nominal uang yang tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Selain itu, terdapat pula laporan dari perusahaan yang mengalami kondisi keuangan kurang sehat, sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pembayaran THR kepada pekerja.

“Sebagian besar laporan berasal dari perusahaan outsourcing atau alih daya. Ada juga beberapa perusahaan yang saat ini kondisinya kurang sehat,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Disnaker Batang telah menyelesaikan 16 laporan pengaduan dan melakukan monitoring langsung ke sekitar 30 perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pembayaran THR.

Apri juga menegaskan, pihaknya telah memberikan batas waktu maksimal pembayaran THR kepada perusahaan hingga H-7 Lebaran. Apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban belum dipenuhi, maka penanganan selanjutnya akan dilimpahkan kepada pengawas ketenagakerjaan provinsi.

“Kami sudah sosialisasikan kepada perusahaan bahwa pembayaran THR harus sesuai ketentuan. Jika sampai H-7 belum dipenuhi, akan menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan provinsi,” tegasnya.

Berdasarkan data Disnaker, jumlah pekerja di Kabupaten Batang mencapai 43.503 orang. Pemerintah daerah pun terus mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR guna melindungi hak pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)

Berita Lainnya

Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
SMPN 7 Batang menggelar kemah Diklat Dewan Penggalang untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, kerja sama, dan jiwa kepemimpinan siswa melalui berbagai kegiatan kepramukaan dan pembelajaran di alam terbuka.
21 Nov 2026 Jumadi 89
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Pemkab Batang menggandeng Biro SDM Mabes Polri untuk mengawal seleksi 545 calon perangkat desa yang memperebutkan 234 formasi. Wabup Suyono menegaskan seleksi berlangsung objektif, transparan, dan bebas intervensi serta mengingatkan peserta agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan.
21 Nov 2026 Jumadi 228
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Kabupaten Batang menjadi pilot project penerapan Assessment Center SDM Mabes Polri dalam seleksi perangkat desa. Metode ini bertujuan menghasilkan aparatur desa yang memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, kemampuan sosial, serta penguasaan teknologi informasi sehingga proses seleksi lebih objektif dan akuntabel.
21 Nov 2026 Jumadi 262
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Pelestarian Tari Babalu diperkuat melalui seminar sejarah, rencana penerbitan buku referensi, dan dorongan memasukkannya sebagai materi muatan lokal di jenjang SD hingga SMA. Langkah ini bertujuan menjaga regenerasi seniman sekaligus mengenalkan sejarah dan nilai perjuangan Babalu kepada generasi muda.
21 Nov 2026 Jumadi 136
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
20 Nov 2026 Jumadi 440
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pemkab Batang mempercepat pembangunan infrastruktur dan menata ruang publik, termasuk kawasan Alun-alun, agar lebih nyaman dan ramah anak serta keluarga. Masyarakat mengapresiasi perubahan tersebut sekaligus berharap pembangunan fisik diimbangi penguatan kepedulian sosial dan kehidupan spiritual.
20 Nov 2026 Jumadi 313