Disnaker Batang : THR Pekerja Wajib Cair Maksimal H-7 Lebaran

Selasa, 10 Maret 2026 Jumadi Dibaca 379 kali Pelayanan Publik
Disnaker Batang : THR Pekerja Wajib Cair Maksimal H-7 Lebaran
Kepala Disnaker Batang Suprarto menyampaikan THR Pekerja Wajib Cair Maksimal H-7 Lebaran.
Batang - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang mengingatkan perusahaan di wilayahnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh sektor swasta menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Batang - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang mengingatkan perusahaan di wilayahnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh sektor swasta menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala Disnaker Batang Suprapto mengatakan, pemberian THR bagi pekerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

“Pemerintah Kabupaten Batang telah menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat dan provinsi dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh perusahaan di wilayah Kabupaten Batang terkait kewajiban pembayaran THR,” katanya saat ditemui di Kantor Disnaker Batang, Kabupaten Batang, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Adapun besaran THR yang diberikan kepada pekerja ditentukan berdasarkan masa kerja. Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah,” jelasnya.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu hingga kurang dari 12 bulan diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerjanya.

“Bagi pekerja dengan sistem upah satuan hasil, perhitungan upah satu bulan didasarkan pada rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya,” tegasnya.

Suprapto menegaskan, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau H-7 Lebaran. Pembayaran juga harus dilakukan secara penuh dan tidak diperbolehkan dilakukan secara bertahap atau dicicil.

“THR harus dibayarkan penuh. Jika ada perusahaan yang tidak membayar secara penuh, tentu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya,” ujarnya.

“Untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan tersebut, Disnaker Kabupaten Batang juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah perusahaan yang dinilai memerlukan pengawasan khusus,” terangnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka posko pengaduan THR bagi pekerja atau karyawan yang mengalami kendala dalam penerimaan haknya.

“Posko pengaduan kami buka baik secara manual dengan datang langsung ke kantor maupun secara online agar pekerja bisa melapor, jika terdapat permasalahan terkait pembayaran THR,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Siska)

Berita Lainnya

Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
SMPN 7 Batang menggelar kemah Diklat Dewan Penggalang untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, kerja sama, dan jiwa kepemimpinan siswa melalui berbagai kegiatan kepramukaan dan pembelajaran di alam terbuka.
21 Nov 2026 Jumadi 89
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Pemkab Batang menggandeng Biro SDM Mabes Polri untuk mengawal seleksi 545 calon perangkat desa yang memperebutkan 234 formasi. Wabup Suyono menegaskan seleksi berlangsung objektif, transparan, dan bebas intervensi serta mengingatkan peserta agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan.
21 Nov 2026 Jumadi 228
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Kabupaten Batang menjadi pilot project penerapan Assessment Center SDM Mabes Polri dalam seleksi perangkat desa. Metode ini bertujuan menghasilkan aparatur desa yang memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, kemampuan sosial, serta penguasaan teknologi informasi sehingga proses seleksi lebih objektif dan akuntabel.
21 Nov 2026 Jumadi 262
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Pelestarian Tari Babalu diperkuat melalui seminar sejarah, rencana penerbitan buku referensi, dan dorongan memasukkannya sebagai materi muatan lokal di jenjang SD hingga SMA. Langkah ini bertujuan menjaga regenerasi seniman sekaligus mengenalkan sejarah dan nilai perjuangan Babalu kepada generasi muda.
21 Nov 2026 Jumadi 136
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
20 Nov 2026 Jumadi 440
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pemkab Batang mempercepat pembangunan infrastruktur dan menata ruang publik, termasuk kawasan Alun-alun, agar lebih nyaman dan ramah anak serta keluarga. Masyarakat mengapresiasi perubahan tersebut sekaligus berharap pembangunan fisik diimbangi penguatan kepedulian sosial dan kehidupan spiritual.
20 Nov 2026 Jumadi 313