Batang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batang, Kabupten Batang, Rabu (4/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas inisiasi penyusunan Raperda tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat fondasi moral dan spiritual masyarakat.

Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan, Raperda tersebut bukan sekadar dokumen hukum, melainkan wujud kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan keagamaan nonformal.

“Raperda ini bukan sekadar naskah hukum, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Selama ini pemerintah daerah telah merealisasikan substansi Raperda melalui sejumlah langkah konkret, seperti pemberian tunjangan kesejahteraan bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), serta Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA),” jelasnya.

Selain itu, dukungan sarana dan prasarana serta pembangunan fisik juga diberikan melalui hibah bidang keagamaan yang dianggarkan secara rutin setiap tahun. Bahkan pada 2026, Pemkab Batang telah merencanakan pemberian jaminan hari tua bagi guru TPQ, Madin, RA, dan BA melalui skema BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi para pendidik agama yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan akhlak generasi muda,” ungkapnya.

Suyono menegaskan, fasilitasi pendidikan keagamaan nonformal merupakan dukungan sistematis pemerintah daerah terhadap satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan guna menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Melalui pembentukan Raperda ini, pemerintah daerah menargetkan sejumlah tujuan, antara lain memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap lembaga pendidikan keagamaan nonformal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional,” tegasnya.

Selain itu, Raperda juga bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dari aspek kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana.

“Regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelestarian nilai-nilai moral dan budaya lokal, memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas,” harapnya.

Tak hanya itu, Raperda ini juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya akhlak mulia dan kerukunan antarumat beragama.

Suyono juga menyebutkan, bahwa Raperda Pendidikan Keagamaan Nonformal merupakan aspirasi masyarakat yang ditangkap dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

“Ini bagian dari keselarasan antara pendidikan formal dan nonformal. Dengan adanya payung hukum yang jelas, Pemda dapat memberikan bantuan secara kontinu,” tandasnya.

Terkait bantuan pensiun bagi tenaga pendidik, Suyono menyebutkan bahwa skema tersebut masuk dalam perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah disetujui bersama, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memperoleh nomor registrasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)