Kejari Berhasil Kembalikan Rp7,3 Miliar Kelebihan Tagihan Listrik ke Pemkab Batang

Kamis, 05 Februari 2026 Jumadi Dibaca 493 kali Acara Pimpinan Daerah
Kejari Berhasil Kembalikan Rp7,3 Miliar Kelebihan Tagihan Listrik ke Pemkab Batang
Kejari Berhasil Kembalikan Rp7,3 Miliar Kelebihan Tagihan Listrik ke Pemkab Batang di Aula Kejari Batang, Kabupaten Batang.
Batang - PT PLN (Persero) UP3 Pekalongan mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan listrik sebesar Rp7.305.325.191,00 atau setara 4.441.914 kWh kepada Pemerintah Kabupaten Batang. Pengembalian tersebut difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang dan dilaksanakan di Aula Kejari Batang, Kabupaten Batang, Kamis (5/2/2026).

Batang - PT PLN (Persero) UP3 Pekalongan mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan listrik sebesar Rp7.305.325.191,00 atau setara 4.441.914 kWh kepada Pemerintah Kabupaten Batang. Pengembalian tersebut difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang dan dilaksanakan di Aula Kejari Batang, Kabupaten Batang, Kamis (5/2/2026).

Kepala Kejari Batang Raymond Ali menjelaskan, dana yang dikembalikan merupakan hasil penyelidikan bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) terkait pembayaran rekening listrik Pemkab Batang pada tahun anggaran 2022 hingga September 2024.

“Nominal tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan. Ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang terjadi karena proses validasi ID pelanggan tidak segera ditindaklanjuti, sehingga pembayaran tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

Penyelidikan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-1447/L.10.11/Fd.1/09/2024 tertanggal 4 September 2024. Namun, temuan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi dan bukan tindak pidana.

“Karena sifatnya administratif, penyelesaiannya difokuskan pada pengembalian kerugian keuangan daerah. Dana yang dikembalikan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Pemkab Batang,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengapresiasi langkah Kejari Batang dalam mengawal pengamanan aset dan keuangan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas upaya Kejaksaan Negeri Batang yang luar biasa dalam pengamanan aset maupun keuangan negara. Melalui proses penyelidikan ini, kelebihan pembayaran bisa dikembalikan ke pemerintah daerah sebesar Rp7,3 miliar,” ungkapnya.

Ia berharap, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan serupa melalui pendekatan pemulihan kerugian negara.

“Kami berharap, ini menjadi langkah berkelanjutan, terutama dalam pengamanan aset dan keuangan daerah, sejalan dengan semangat penegakan hukum yang mengedepankan pengembalian dan restorative justice,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)

Berita Lainnya

Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas
Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas
Wakil Bupati Batang Suyono memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui perhatian terhadap anak penyandang disabilitas, termasuk mendorong pembangunan fasilitas pendidikan SLB di wilayah Limpung agar akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah timur dan selatan Batang semakin mudah.
20 Nov 2026 Jumadi 134
Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas
Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas
Pemkab Batang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Clapar seluas sekitar delapan hektare dengan kapasitas hingga 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Pembangunan ditargetkan mulai Desember 2026 dan beroperasi pada 2027, dengan prioritas penerimaan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan.
20 Nov 2026 Jumadi 148
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
20 Nov 2026 Jumadi 218
Komdigi: Google dan YouTube Perlu Jelaskan Metodologi Penindakan Jaringan Akun Terkoordinasi Komdigi: Google dan YouTube Perlu Jelaskan Metodologi Penindakan Jaringan Akun Terkoordinasi
Komdigi: Google dan YouTube Perlu Jelaskan Metodologi Penindakan Jaringan Akun Terkoordinasi
Komdigi meminta Google dan YouTube memberikan transparansi serta penjelasan tertulis mengenai metodologi, parameter, dan mekanisme penindakan terhadap jaringan akun terkoordinasi agar tidak menimbulkan salah tafsir. Komdigi juga mendorong Google dan YouTube memanfaatkan kemampuan deteksi tersebut untuk memberantas jaringan akun yang mempromosikan judi online dan menyebarkan konten pornografi.
20 Nov 2026 Jumadi 126
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pemkab Batang mempercepat pembangunan infrastruktur dan menata ruang publik, termasuk kawasan Alun-alun, agar lebih nyaman dan ramah anak serta keluarga. Masyarakat mengapresiasi perubahan tersebut sekaligus berharap pembangunan fisik diimbangi penguatan kepedulian sosial dan kehidupan spiritual.
20 Nov 2026 Jumadi 143
Lepas Jalan Sehat HUT Korpri dan PGRI, Suyono Tekankan Pentingnya Pengabdian Lepas Jalan Sehat HUT Korpri dan PGRI, Suyono Tekankan Pentingnya Pengabdian
Lepas Jalan Sehat HUT Korpri dan PGRI, Suyono Tekankan Pentingnya Pengabdian
Wakil Bupati Batang Suyono mengajak ASN dan guru menjadikan momentum HUT Korpri, PGRI, dan Dharma Wanita sebagai penguat dedikasi, profesionalisme, serta komitmen memberikan pelayanan publik dan pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
20 Nov 2026 Jumadi 146