Batang - Banjir tahunan yang menggenangi sejumlah titik di Kota Batang berdampak pada terganggunya aktivitas warga hingga sarana pendidikan yang turut terendam. Kendati demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang yang memiliki hak dalam penganggaran, memandang belum perlu menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), karena masih dapat tertangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun instansi terkait lainnya.
Batang - Banjir tahunan yang menggenangi sejumlah titik di Kota Batang berdampak pada terganggunya aktivitas warga hingga sarana pendidikan yang turut terendam. Kendati demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang yang memiliki hak dalam penganggaran, memandang belum perlu menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), karena masih dapat tertangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun instansi terkait lainnya.
Ketua
DPRD Batang Su'udi mengatakan, besaran anggaran BTT yang disiapkan mencapai
Rp11 miliar dan belum perlu digunakan, karena dampak banjir di sejumlah titik
masih dapat ditangani BPBD.
“Saat
ini kita tangani manusianya dulu, karena yang langsung terdampak banjir,
seperti dibentuk dapur umum dan pendistribusian logistik kepada terdampak,†katanya,
saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/2026).
Terkait
perbaikan infrastruktur, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam karena
beberapa aliran sungai menjadi tanggung jawab provinsi.
“Kami
terus berkoordinasi dengan provinsi dalam melakukan normalisasi sungai,
termasuk rencana pembuatan tanggul laut pun sudah diusulkan, mengingat Batang
daerah pesisir yang rawan terjadi rob,†tegasnya.
Pihaknya,
turut berdukacita atas warga yang terdampak banjir langsung selama beberapa
hari ini. Di sisi lain jajaran legislatif pun mendukung penanganan kebencanaan
yang selama ini dilakukan oleh unsur eksekutif, terutama terkait penganggaran,
agar banjir tak terulang kembali.
Ditemui
secara terpisah, Kepala BPBD Batang Wawan Nurdiansyah membenarkan saat ini
penanganan korban banjir mengoptimalkan anggaran yang ada dari BPBD maupun
instansi terkait lainnya. Pihaknya belum perlu menggunakan anggaran tersebut,
karena banjir yang terjadi saat ini masih berstatus siaga.
“BPBD
baru bisa mengakses BTT, apabila terjadi bencana yang besar, masif dan oleh
kepala daerah ditetapkan statusnya tanggap darurat. Sedangkan banjir sekarang
ini statusnya masih siaga, maka kami cukup menggunakan anggaran dari BPBD,
Dinsos, Dinkes, PMI dan lainnya,†ujar dia. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)