Batang - Pemerintah Kabupaten Batang mendukung penuh langkah Direktorat Jenderal (Dirtjen) Penataan Ruang Laut dalam mensosialisasikan penataan ruang laut di wilayah pesisir. Kegiatan ini digelar di kawasan Pantai Payung Sewu Batang, Kabupaten Batang, Jumat (5/12/2025), sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan ruang laut akibat abrasi dan perkembangan industri di pesisir.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengungkapkan, bahwa abrasi di wilayah Batang terus meningkat setiap tahun. Pada kawasan Batang Kota, daratan terkikis hingga 4 meter per tahun, sementara wilayah pesisir luar Batang Kota berkurang sekitar 2 meter per tahun.

“Setiap tahun daratan kita berkurang. Karena itu, kegiatan hari ini sangat penting, apalagi Batang sedang tumbuh sebagai kawasan industrialisasi,” katanya.

Faiz menyebut industrialisasi Batang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada kuartal II tahun 2025, ekonomi Batang tumbuh 7,49 persen dan diprediksi mencapai 8 persen di akhir tahun. Namun pertumbuhan ini dibarengi dengan meningkatnya kompetisi ruang di kawasan pantai.

“Di satu sisi ini berkah, tapi di sisi lain muncul tantangan baru. Ada KEK, industrialisasi, PLTU, pariwisata berbasis pantai, kampung nelayan, dan pelabuhan. Ini membuat tata ruang pantai makin kompleks,” jelasnya.

Ia menekankan, pentingnya pengelolaan ruang laut yang seimbang agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem pesisir dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Faiz juga menyoroti penurunan drastis tutupan mangrove di Batang. Pemerintah daerah kini bekerja sama dengan PLTU Batang untuk menanam kembali hingga 50.000 bibit mangrove.

“Ini bagian dari komitmen kita untuk membangun ekosistem, menjaga biota laut, menahan abrasi, sekaligus menjadi tangkapan emisi. Selain mangrove, PLTU Batang juga telah membuat rumpon berbasis material FABA (Fly Ash Bottom Ash) yang ditempatkan di laut untuk menciptakan ekosistem perikanan baru," ungkapnya. 

Faiz mengungkapkan jumlah nelayan di Batang sempat mencapai 14.000 orang. Namun produksi ikan justru merosot signifikan. Tahun 2020 hasil tangkapan kita sekitar 3.000 ton. Tahun 2025 tinggal 1.700 ton. Ini bukan hanya persoalan tata ruang. Ada faktor overfishing dan kebijakan zonasi.

Ia juga menekankan, pentingnya kebijakan afirmatif bagi nelayan agar keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga. Serta mengusulkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Batang kepada pemerintah pusat. 

Menurutnya, lahan 70 hektare telah disiapkan untuk mengembangkan pusat perikanan yang mampu memperkuat ekonomi maritim lokal.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Amehr Hakim, menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penataan ruang laut. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas serta efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, termasuk sinkronisasi dengan perencanaan di daerah.

“Kami melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, hingga evaluasi agar penataan ruang laut berjalan terstandar dan terintegrasi. Selain itu, Kementerian juga memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta konsultasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan penataan ruang laut sesuai regulasi nasional," terangnya. 

Melalui sosialisasi ini, pemerintah pusat dan daerah berharap penataan ruang laut dapat berjalan lebih sinergis, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi Batang yang cepat dan tekanan lingkungan yang meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza)Jumadi)