HUT Ke-20 Himpaudi, Pemkab Batang Siapkan Skema BOSDA Gaji ke-13 untuk Guru PAUD

Senin, 01 September 2025 Jumadi Dibaca 724 kali Acara Pimpinan Daerah
HUT Ke-20 Himpaudi, Pemkab Batang Siapkan Skema BOSDA Gaji ke-13 untuk Guru PAUD
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan (tengah), memberikan sambutan saat HUT Ke-20 Himpaudi di Gor Moh. Sarengat Kabupaten Batang.
Batang - Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-20 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam memperhatikan kesejahteraan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Batang - Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-20 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam memperhatikan kesejahteraan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, bahwa Pemkab Batang telah merumuskan skema dukungan khusus melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Ya, 2026 akan kita mulai dengan BOSDA dalam bentuk gaji ke-13. Nanti 2027 akan coba kita rumuskan kenaikan BOSDA-nya, sama mungkin dana pensiun,” katanya saat ditemui di Gor Sarengat Batang, Kabupaten Batang, Senin (1/9/2025).

Ia menjelaskan, besaran bantuan bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga Rp325 ribu per bulan, tergantung masa pengabdian. Langkah ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi guru PAUD yang telah mengabdi dan mendidik anak-anak sejak usia dini.

“Yang jelas, ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan kesejahteraan guru PAUD semakin baik, karena mereka adalah pondasi penting bagi masa depan pendidikan di Kabupaten Batang,” jelasnya.

Ia berharap, dukungan melalui BOSDA, gaji ke-13, dan jaminan pensiun nantinya bisa meningkatkan semangat para pendidik untuk terus memberikan yang terbaik.

“Pemkab Batang juga menyiapkan perhitungan anggaran untuk realisasi gaji ke-13. Berdasarkan estimasi awal, jumlah yang diperlukan mencapai sekitar Rp200 juta,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro menambahkan, pendapatan dari BOSDA terbesar Rp325 ribu, itu yang sudah 10 tahun. Terkecil Rp200 ribu yang kurang dari 10 tahun mengabdi. Nanti akan kita coba naikkan secara bertahap.

Menurutnya, saat ini jumlah guru PAUD di Kabupaten Batang yang mendapatkan BOSDA mencapai sekitar 800 orang.

“Selain gaji ke-13, pemerintah daerah juga mulai membahas kemungkinan memberikan jaminan hari tua atau skema pensiun bagi guru PAUD,” ungkapnya.

Namun, program ini diproyeksikan baru dapat berjalan pada tahun 2027. Karena harus dirumuskan dahulu kebutuhannya berapa.

“Kalau yang yang jaminan hari tua, kan kita harus bikin hitungannya dulu ya, harus dengan asuransi atau lembaganya,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Siska)

Berita Lainnya

Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Pelestarian Tari Babalu diperkuat melalui seminar sejarah, rencana penerbitan buku referensi, dan dorongan memasukkannya sebagai materi muatan lokal di jenjang SD hingga SMA. Langkah ini bertujuan menjaga regenerasi seniman sekaligus mengenalkan sejarah dan nilai perjuangan Babalu kepada generasi muda.
21 Nov 2026 Jumadi 104
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Pemkab Batang menggandeng Biro SDM Mabes Polri untuk mengawal seleksi 545 calon perangkat desa yang memperebutkan 234 formasi. Wabup Suyono menegaskan seleksi berlangsung objektif, transparan, dan bebas intervensi serta mengingatkan peserta agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan.
21 Nov 2026 Jumadi 132
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Kabupaten Batang menjadi pilot project penerapan Assessment Center SDM Mabes Polri dalam seleksi perangkat desa. Metode ini bertujuan menghasilkan aparatur desa yang memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, kemampuan sosial, serta penguasaan teknologi informasi sehingga proses seleksi lebih objektif dan akuntabel.
21 Nov 2026 Jumadi 189
Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas
Hari Anak Sedunia, Wabup Batang Dorong Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Disabilitas
Wakil Bupati Batang Suyono memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui perhatian terhadap anak penyandang disabilitas, termasuk mendorong pembangunan fasilitas pendidikan SLB di wilayah Limpung agar akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah timur dan selatan Batang semakin mudah.
20 Nov 2026 Jumadi 215
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
20 Nov 2026 Jumadi 398
Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas
Sekolah Rakyat Batang Dibangun Desember, 2.000 Anak Keluarga Miskin Jadi Prioritas
Pemkab Batang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Clapar seluas sekitar delapan hektare dengan kapasitas hingga 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Pembangunan ditargetkan mulai Desember 2026 dan beroperasi pada 2027, dengan prioritas penerimaan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan.
20 Nov 2026 Jumadi 256