Pemkab Batang Antisipasi Konflik Ormas Pascabentrokan Pemalang

Selasa, 05 Agustus 2025 Jumadi Dibaca 786 kali Pelayanan Publik
Pemkab Batang Antisipasi Konflik Ormas Pascabentrokan Pemalang
Kesbangpol Batang Menggelar Sosialisasi antisipasi potensi konflik antar ormas di Kafe Penarak, Desa Cepokokuning, Kabupaten Batang.
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan sosialisasi antisipasi potensi konflik antar organisasi masyarakat (ormas) di Kafe Penarak, Desa Cepokokuning, Kabupaten Batang, Rabu (5/8/2025).

Batang - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan sosialisasi antisipasi potensi konflik antar organisasi masyarakat (ormas) di Kafe Penarak, Desa Cepokokuning, Kabupaten Batang, Selasa (5/8/2025).

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif menyusul bentrokan antara Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) dengan Front Persaudaraan Islam (FPI) di Pemalang beberapa waktu lalu.

Bentrokan kedua ormas tersebut terjadi saat acara pengajian yang dihadiri Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, pada Rabu (23/7/2025) malam. Insiden ini mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka dan memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik ke daerah lain.

Strategi Pentahelix untuk Cegah Konflik

Kepala Kesbangpol Batang Agung Wisnu Barata menekankan, pentingnya mengikuti perkembangan situasi nasional untuk mengantisipasi dampaknya di tingkat daerah.

“Jadi kita akan mengikuti tren ya, perkembangan tingkat nasional itu akan berpengaruh pada tingkat daerah. Kalau di tingkat nasional ada kejadian, kita di tingkat daerah itu sifatnya antisipasi, jangan sampai itu terjadi di tingkat daerah,” jelasnya.

Dalam penanganan potensi konflik, Pemkab Batang menerapkan pendekatan pentahelix yang melibatkan semua elemen masyarakat.

“Potensi-potensi itu tujuannya mengantisipasi perlu pentahelix, tanggung jawab antara anak bangsa. Kalau kami metodenya seperti itu, bukan tanggung jawab pemerintah atau polres atau Kodim tapi semua anak bangsa yang ada di Kabupaten Batang,” terangnya.

Deteksi Dini dan Monitoring Berkelanjutan

Agung Wisnu mengakui bahwa, potensi gesekan antar ormas dapat muncul kapan saja, sehingga diperlukan upaya deteksi dini yang efektif. Menurutnya, konflik yang muncul ke permukaan seringkali merupakan akumulasi dari permasalahan yang tidak terselesaikan di tingkat bawah.

“Potensi-potensi gesekan antar ormas itu sendiri kan, bisa saja muncul kapan saja maka harus ada upaya meredam dan mendeteksi dini,” tuturnya.

Pihaknya akan terus menyampaikan konsep kebangsaan Indonesia dan memantau perkembangan situasi baik di tingkat nasional maupun daerah secara berkelanjutan.

Kedua Ormas Berseteru Hadir di Batang

Menariknya, kedua ormas yang berseteru di Pemalang ternyata juga memiliki keberadaan di Kabupaten Batang. Agung Wisnu mengonfirmasi bahwa PWI LS telah terdaftar secara organisasi, sementara kelompok lainnya belum mendaftarkan diri secara formal namun tetap memiliki anggota dari mantan-mantan FPI.

“Ya, ada. Tapi secara organisasi yang ada di PWI LS nya, kalau yang satu yang nggak secara organisasi belum mendaftarkan tapi tetap ada anggotannya karena mantan-mantan FPI,” tegasnya.

Kesbangpol Batang mencatat terdapat sekitar 197 ormas berbadan hukum yang terdata, sementara yang tidak terdata mencapai 97 organisasi.

Kapolres Batang juga telah mengundang kedua kelompok yang terlibat konflik di Pemalang untuk berkomitmen menjaga keamanan di Batang secara bersama-sama. (MC Batang, Jateng/Edo/Sri Rahayu)

Berita Lainnya

Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Batang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Batang terus dimatangkan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Tahap I yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional (ATRBPN), dua wilayah utama Kecamatan Batang dan Kecamatan Subah kini menjadi fokus penataan tata ruang yang presisi.
08 Okt 2026 Jumadi 102
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Batang - Kerawanan kebakaran yang terjadi di area dapur menjadi hal yang patut diwaspadai, agar sedini mungkin diantisipasi melalui edukasi dan praktik langsung. Kerawanan tersebut menginisiasi para kaum ibu bersama putra-putrinya berkunjung ke Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) Batang, untuk mendapatkan edukasi cara pemadaman api secara ringan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
08 Okt 2026 Jumadi 122
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Kabupaten Batang, menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pilot project program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan. Uji coba tersebut dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ujungnegoro 1 di SMP Negeri 2 Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 124
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
Batang Pemerintah Kabupaten Batang, terus memperkuat kepastian tata ruang melalui penyusunan dan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Upaya tersebut disosialisasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang melalui kegiatan Sosialisasi Tata Ruang terkait RDTR di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 112
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
Batang DPRD Kabupaten Batang menggelar rapat paripurna penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal sekitar dua bulan.
08 Okt 2026 Jumadi 95
Sambut Karnaval SCTV, Polresta Batang Sekat Tiga Ring Pengamanan dan Screening Barang Terlarang Sambut Karnaval SCTV, Polresta Batang Sekat Tiga Ring Pengamanan dan Screening Barang Terlarang
Sambut Karnaval SCTV, Polresta Batang Sekat Tiga Ring Pengamanan dan Screening Barang Terlarang
Batang - Pengamanan berlapis disyiapkan untuk mengawal kemeriahan Karnaval SCTV yang bakal menguncang Alun-Alun Batang pada Sabtu dan Minggu, 1011 Oktober 2026. Tak tanggung-tanggung, ratusan personel gabungan diterjunkan demi menjamin keselamatan puluhan ribu pengunjung yang diprediksi memadati lokasi acara.
08 Okt 2026 Jumadi 98