Program Sengkuyung, Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan di Jateng

Selasa, 24 September 2024 Jumadi Dibaca 2.786 kali Pelayanan Publik
Program Sengkuyung, Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan di Jateng
Batang - Dalam langkah strategis mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Bapenda meluncurkan program inovatif bernama Sengkuyung. Inisiatif ini mengusung semangat gotong royong, melibatkan seluruh jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga RT/RW, dengan tujuan utama meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan validasi data yang lebih efektif.

Batang - Dalam langkah strategis mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Bapenda meluncurkan program inovatif bernama Sengkuyung. Inisiatif ini mengusung semangat gotong royong, melibatkan seluruh jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga RT/RW, dengan tujuan utama meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan validasi data yang lebih efektif.

Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD BPKPAD Batang Anisah menjelaskan, Sengkuyung berarti gotong royong. Program ini melibatkan semua pihak dalam proses pendataan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak meningkat.

“Pak RT nanti yang akan terjun langsung wajib pajak untuk meminta konfirmasi mengenai tunggakan pajak kendaraan. Apakah kendaraan tersebut masih dimiliki, sudah dijual, rusak, atau hilang,” katanya saat ditemui di Kantor BPKPAD Batang, Kabupaten Batang, Selasa (24/9/2024).

Anisah menyampaikan, sosialisasi program Sengkuyung dimulai pada 3 September 2024, dengan pemberian simbolis kepada Pemkab pada 9 September 2024, dan sisa distribusi dilakukan melalui kantor pos. Laporan pelaksanaan program ini dijadwalkan pada 3 Oktober 2024 nanti.

“Bahwa piutang pajak kendaraan di Batang masih cukup signifikan. Data piutang PKB di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp2,2 triliun, meski saya belum mendapatkan angka pasti untuk Batang,” jelasnya.

Tahun depan, sistem perpajakan kendaraan akan mengalami perubahan signifikan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor akan memasukkan opsi pajak yang langsung diserahkan ke pemda setiap harinya, di mana 66 persen dari pajak akan masuk ke Pemkab Batang.

“Dengan reformasi tarif ini, diharapkan tidak ada beban tambahan bagi wajib pajak, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dengan semangat gotong royong, program Sengkuyung diharapkan dapat mengurangi piutang pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Siska)

Berita Lainnya

Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Batang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Batang terus dimatangkan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Tahap I yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional (ATRBPN), dua wilayah utama Kecamatan Batang dan Kecamatan Subah kini menjadi fokus penataan tata ruang yang presisi.
08 Okt 2026 Jumadi 164
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Batang - Kerawanan kebakaran yang terjadi di area dapur menjadi hal yang patut diwaspadai, agar sedini mungkin diantisipasi melalui edukasi dan praktik langsung. Kerawanan tersebut menginisiasi para kaum ibu bersama putra-putrinya berkunjung ke Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) Batang, untuk mendapatkan edukasi cara pemadaman api secara ringan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
08 Okt 2026 Jumadi 178
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Kabupaten Batang, menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pilot project program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan. Uji coba tersebut dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ujungnegoro 1 di SMP Negeri 2 Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 216
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
Batang Pemerintah Kabupaten Batang, terus memperkuat kepastian tata ruang melalui penyusunan dan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Upaya tersebut disosialisasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang melalui kegiatan Sosialisasi Tata Ruang terkait RDTR di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 179
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
Batang DPRD Kabupaten Batang menggelar rapat paripurna penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal sekitar dua bulan.
08 Okt 2026 Jumadi 173
Pemkab Batang Gelontorkan Tim Terpadu Perlinsos Digital Penerima Bansos Pemkab Batang Gelontorkan Tim Terpadu Perlinsos Digital Penerima Bansos
Pemkab Batang Gelontorkan Tim Terpadu Perlinsos Digital Penerima Bansos
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang bergerak cepat memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027. Melalui skema digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos), masyarakat diajak melakukan registrasi ulang agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan.
08 Okt 2026 Jumadi 183