Setelah melaksanakan Sholat Tarawih Ukuwah di Masjid Baitussalam Desa Kecamatan Banyuputih, Kamis (15/6), Bupati Batang Wihaji menyempatkan dialog dengan Jamaah Sholat Tarwih. Dalam tarawih kali ini turut hadir juga Wakil Bupati Suyono dan Sekretaris Daerah Nasikhin. 

Ketua Ansor Kecamatan Banyuputih Khoirin yang memanfaatkan dialog tersebut mengajukan pertanyaan mengenai penyelenggara pendidikan khususnya di bawah Kementrian Agama yaitu MI (Madasrah Ibtida'iyah) dan MTs (Madasrah Tsanawiyah) sudah 2 Tahun tidak mendapatkan bantuan dana BOS Daerah. Dia jua menanyakan tunjangan kesejahteraan Guru Wiyata Bakti (WB) lingkungan MI, MTs, dan MA (Madrasah Aliyah) tidak mendapatkan tunjangan seperti guru WB yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan.

Bupati Batang Wihaji saat menjawab pertanyaan tersebut mengatakan, "Untuk memanajemen anggaran di Kementerian Agama saya tidak bisa mengatur, itu merupakan kewenangan Departemen Agama. Dengan demikian kita tidak mengusulkan dana BOS di lingkungan Kementrian Agama itu keluar".

"Saya sebenarnya menginginkan semua guru WB baik yang terdapat di dinas (Pendidikan dan Kebudayaan) atau di Kemenag mendapatkan tunjangan, tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga untuk saat ini hanya guru WB yang dari dinas yang dapat tunjangan," tutur Wihaji.

Ia juga menyampaikan lebih lanjut, dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah Pemerintah tidak dapat mengeluarkan uang atau dana hibah dengan cuma-cuma karena semua bantuan keuangan harus ada pertangungjawaban, kelembagaannya harus jelas dan berbadan hukum.

"Dengan sistem E-Planning semua bantuan keuangan dan program pembangunan harus melalui perencanaan dan jika bantuanya keuangan tidak dikelola dengan baik, tepat pada sasaran, tepat waktu, tepat mutu kita melanggar hukum," jelas Wihaji.

Pada kesempatan yang sama Tokoh Masyarakat Desa Banyuputih Hartono ikut menanyakan masalah kesehatan orang miskin yang tidak bisa menggunakan kartu BPJS atau Kartu KIS saat berobat di Rumah Sakit Limpung, "Kenapa kartu BPJS ataupun kartu KIS tidak bisa digunakan di RSUD Limpung, karena yang lalu ada yg di tolak," tanya Hartono yang sering mendapat keluhan masyrakat.

Wihaji menjelaskan mengenai RSUD Limpung belum bisa melayani pengguna kartu BPJS/KIS dikarenakan RSUD Limpung belum menyelesaikan administrasi perijinan, sehingga BPJS/KIS belum bisa masuk ke RSUD Limpung. "Kemarin masih dalam proses perijinan dari Semarang dan sekarang perijinan di RSUD Limpung sudah selesai yang dalam waktu dekat BPJS akan masuk di RSUD Limpung sehingga BPJS maupun KIS bisa digunakan," tegas Bupati menjawab pertanyaan warga. (Edo/McBatang)