Batang - BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Muhamad Hasbi menyampaikan, Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang dalam penelaahan RTRW kurang memadai dengan adanya pembangunan pada wilayah zona yang tidak sesuai ketentuan RTRW. Hal ini dikawatirkan akan menimbulkan celah setting perencanaan program pembangunan 5 tahunan yang akan mengutungkan segelintir pihak.

"Penyusunan RPJMD yang belum mengacu kepada RTRW berpotensi Fraud (tindakan penyimpangan) dalam bentuk suap atau gratifikasi," jelas Mohamad Hasbi saat memberikan arahan Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah yang berlangsung di Hotel Dewi Ratih Batang, Rabu (1/3).

M. Hasbi juga menilai Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sinkron dengan program RPJMD, sehinga muncul program baru pada Renstra yang berpotensi disusun untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu.

Plt Bupati Batang Nasikhin mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan strategis karena dalam keadaan masa transisi kepemimpinan mantan bupati Yoyok Riyo Sudibyo dan wakilnya Soetadi ke Bupati terpilih Wihaji dan wakilnya Suyono.

“Kegiatan ini strategis karena di masa peralihan ini harus ada jaminan keberlangsungan, berkesinambungan dan peningkatan kinerja kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Nasikhin.

Kegiatan bintek Perencanaan Pembangunan Daerah akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen perencanaan. Saat ini visi dan misi bupati terpilih masih dimatangkan, kemudian disusun menjadi RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misinya.

“Dalam penyusunannya nanti diharapkan ada konsistensi dari berbagai dokomen perencanaan. Karena ketiadaan konsistensi akan ada temuan oleh BPK yang harus segera kita tindak lanjuti,” jelas Nasikhin.

Dalam kesempatan tersebut Nasikhin meminta peserta bintek untuk bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh perhatian, karena dari perencanaan inilah nanti lima tahun kedepan kita akan bisa lancar dalam berbagai aspek kegiatan.

“Kami harap dalam penyusunan ini dimohon kepada semua OPD tarus terlibat aktif sesuai tupoksinya. Jangan percaya saja dan menjadi penonton dan mempercayakan kepada petugas inputing data, yang akhirnya akan menjadi kebingunan dalam menjalankan kegiatan di OPD karena tidak sesuai dengan perencaan,” jelas Nasikhin. (edo)