Disdikbud Batang Akan Mengkaji Terkait Pembelajaran Daring

Batang - Wacana pemerintah pusat untuk kembali mengutak-atik sistem pembelajaran antara daring dan luring mulai memicu diskusi hangat di daerah, berdalih untuk efisiensi energi ditengah kemelut perang Iran vs Israel dan Amerika.

Batang - Wacana pemerintah pusat untuk kembali mengutak-atik sistem pembelajaran antara daring dan luring mulai memicu diskusi hangat di daerah, berdalih untuk efisiensi energi ditengah kemelut perang Iran vs Israel dan Amerika.

Meski kebijakan ini masih samar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengatakan, secara jujur mengakui bahwa dirinya lebih "sreg" jika anak didik tetap belajar di dalam ruang kelas secara tatap muka. Layar gawai tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran sosok guru di depan kelas. Ada nilai-nilai yang hilang ketika interaksi fisik dibatasi oleh jaringan internet.

Bambang menyandarkan pendapatnya pada data objektif. Ia melihat ada penurunan kualitas serapan ilmu jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi melanda.

“Ada plus-minusnya. Kalau saya kok lebih condong lebih baik tatap muka pembelajarannya. Lebih intens. Karena kan tidak semua anak itu bisa belajar dengan menangkap dari medsos,” katanta saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026).

Ia memberikan komparasi nyata melalui hasil evaluasi pendidikan yang ada. Menurutnya, anak-anak yang melewati masa kritis belajarnya di era COVID-19 menunjukkan tren penurunan daya tangkap.

“Beda Mas, anak kelas 6 sekarang hasil dari COVID dengan dulu agak menurun. Kan kita ada rapor pendidikan itu, agak menurun daya-dayanya gitu. Bukan hanya soal kualitas materi, kendala teknis masih menjadi "hantu" bagi dunia pendidikan di daerah,” jelasnya.

Bambang mengakui bahwa infrastruktur sekolah di Kabupaten Batang belum sepenuhnya siap jika harus dipaksa beralih ke sistem digital secara penuh. Menurutnya, ada dua masalah besar: ketersediaan internet dan kepemilikan gawai. Belum semua siswa memiliki perangkat pribadi, dan jumlah komputer di sekolah pun belum mampu meng-cover seluruh jumlah siswa.

Persoalan ini semakin pelik jika melihat kondisi sosial ekonomi orang tua siswa saat ini. Berbeda dengan masa pandemi di mana kebijakan Work From Home (WFH) berlaku, saat ini orang tua sudah kembali bekerja normal di luar rumah.

“Kadang-kadang gawai itu kan satu, yang bawa orang tua. Kemarin pas COVID kan WFH kan? Bisa dipakai bareng-bareng,” terangnya.

Meski memiliki catatan kritis, Bambang menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menjadi pelaksana kebijakan yang loyal jika pemerintah pusat akhirnya mengetok palu.  Baginya, dinas adalah kepanjangan tangan teknis dari kebijakan nasional maupun pimpinan daerah.

“Kalau itu sudah instruksi pusat ya, kebijakan pusat harus mengikuti. Kalau Dinas ya enggak bisa (mengajukan keberatan), Mas. Yang keberatan itu pimpinan daerah (Bupati),” ungkapnya.

Jika skenario daring tetap dijalankan, Bambang sudah menyiapkan beberapa langkah darurat untuk menyiasati keterbatasan alat, mulai dari sistem pembagian waktu (shift) hingga skema pinjam pakai fasilitas antar-kelas atau antar-sekolah.

Hingga saat ini, pihak Disdikbud Batang masih dalam posisi menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi. (MC Batang, Jateng/Edo/Siska)