Home / Berita / Acara Pimpinan Daerah / MANTAPKAN LANGKAH HUKUM, TETAPKAN TUJUH RAPERDA BARU

Berita

Mantapkan Langkah Hukum, Tetapkan Tujuh Raperda Baru

Batang - Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki bersama dengan DPRD Kabupaten Batang, telah menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) yang mencakup berbagai aspek penting dari kehidupan masyarakat.

Batang - Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki bersama dengan DPRD Kabupaten Batang, telah menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) yang mencakup berbagai aspek penting dari kehidupan masyarakat.

Raperda-raperda tersebut meliputi: Perubahan Keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah, Bank Perekonomian Rakyat Inisiatif untuk Pengarusutamaan Gender, Penetapan Desa sebagai Entitas Administratif Pengembangan.

“Lalu Raperda Perpustakaan untuk meningkatkan literasi, Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran, serta Penyelenggaraan Jalan untuk infrastruktur yang lebih baik,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki usai menandatangani 7 raperda di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (25/3/2024).

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, termasuk mendapatkan persetujuan gubernur, kita dapat merayakan penetapan ketujuh raperda ini.

“Proses selanjutnya akan melibatkan penyusunan raperbup dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan raperda-raperda tersebut,” jelasnya.

Inisiatif ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi sesuai dengan aturan pemerintah pusat, terutama terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

“Regulasi aturan dari pemerintah memang ada penyesuaian-penyesuaian baru terkait dengan susunan organisasi tenaga kerja daerah, sehingga kita menyusun regulasi itu, membutuhkan revisi maupun perubahan perda tentang SOTK,” terangnya.

Dengan penetapan raperda-raperda ini, Kabupaten Batang berharap dapat memperkuat fondasi hukum yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (MC Batang, Jateng/Edo/Siska)