Kesehatan Jadi Hak Dasar Manusia, Ketua DPRD Batang Dorong Percepat UHC
Batang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Maulana Yusup menyampaikan bahwa sektor kesehatan menjadi program prioritas pemerintah, karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar manusia.
Batang - Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Maulana Yusup menyampaikan
bahwa sektor kesehatan menjadi program prioritas pemerintah, karena kesehatan
menjadi kebutuhan dasar manusia.
“Oleh krena itu, sudah
menjadi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang prima tanpa
kecuali. Maka penting bagi kita sebagai wakil rakyat berupaya mendorong semua
masyarakat Batang bisa tercover BPJS kesehatan,” katanya saat ditemui di ruang
kerja DPRD Batang, Kabupaten Batang, Jumat (20/10/2023).
Agar dapat mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat, program prioritas kesehatan di akhir tahun 2023
memastikan semua warga Kabupaten Batang mendapat penjaminan kesehatan melalui
program Universal Health Coverage
(UHC) BPJS Kesehatan.
“Saya harap dengan UHC
ini setiap warga ber-KTP atau berdomisili Batang mendapat akses yang adil
terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan bermutu
dengan biaya terjangkau,” jelasnya.
Ia menyebutkan untuk
percepatan UHC, anggota DPRD telah melakukan rapat di komisi B dan sudah
dibahas juga di Badan angaran (Banggar)
untuk segera direalisasikan.
“Kita itu selalu
membahas UHC dalam rapat di DPRD. Karena ini memang menjadi kebutuhan dan
bahkan kewajiban dari pemerintah daerah. Cuman kita bertahap karena
keterbatasan anggaran. Yang jelas tahun ini kita penuhi UHC,” tegasnya.
Ia juga mengatakan,
bahwa DPRD terus mendorong eksekutif untuk memenuhi 100 persen UHC. Maka ini
tinggal nanti dari eksekutiif seperti apa.
“Kalau untuk kendala
anggaran, eksekutif seharusnya memaksimalkan potensi - potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), seperti sektor pajak PBB dan retribusi,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat
(Pj) Bupati Batanh Lani Dwi Rejeki menyatakan, akhir tahun ini Batang melakukan
percepatan ketercapaian UHC 95% dari total jumlah penduduk Kabupaten Batang.
Untuk pendanaan sudah dialokasikan di anggaran perubahan APBD tahun 2023.
“Untuk penetapan APBD
2023 baru dianggarkan Rp26,7 miliar. Di perubahan APBD ada tambahan lagi
sebesar Rp4 miliar. Sehingga total anggaranya mencapai Rp30,7 miliar,” terang.
Dari total anggaran
sebesar itu, sudah dikatakan mencapai UHC 95 % dari total jumlah penduduk
Kabupaten Batang tercover BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Batang
Didiet Wisnuhardanto menambahkan, UHC merupakan jaminan Kesehatan bagi seluruh
warga Kabupaten Batang yang dikelola oleh Pemkab Batang melalui Dinas Kesehatan
dan BPJS kesehatan.
“Dengan adanya UHC,
masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan rumah sakit di kelas 3, baik rumah sakit
yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta secara gratis. Insyallah pada
November 2023 Pemkab Batang mencanangkan program UHC,” ungkapnya.
Semua warga Kabupaten
Batang mendapat penjamin dari BPJS kesehatan dengan ketentuan ber-KTP Batang.
Sehingga warga tentu terbantu karena warga bisa didaftarkan langsung.
“Berbeda dengan yang dulu, proses pendaftaran ke
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan menunggu dua Minggu baru bisa
aktif kepesertaannya. Tapi kalau ini (UHC) sekarang sakit, daftarkan, besok
bisa dilayani (aktif),” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)